Kamis, 25 Mei 2017  
Otonomi / Bentrok Sopir Taksi Konvensional dan Online Dituding Akibat Pemko Pekanbaru Lalai
Bentrok Sopir Taksi Konvensional dan Online Dituding Akibat Pemko Pekanbaru Lalai

Otonomi - - Kamis, 18/05/2017 - 14:32:51 WIB

PEKANBARU, situsriau.com-Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, Syaiful Alam, mengatakan aksi anarkis para supir taksi konvensional yang lakukan pemukulan supir angkutan basis online adalah akibat kelalaian Pemko Pekanbaru.

"Kita menyayangkan sikap Pemko Pekanbaru kurang tegas terhadap beroperasinya Uber dan Gojek yang tidak memiliki badan hukum," katanya.

Menurutnya, sesuai dengan Perturan 26 Tahun 2017 yang menyatakan perusahaan transportasi harus berbadan hukum, artinya memiliki izin operasi. "Kalau tidak ada izin berarti mereka (Uber dan Gojek, red) beroperasi secara ilegal di Pekanbaru. Saya dengar Dinas Perhubungan Pekanbaru tak mengeluarkan kuota untuk taksi," sahutnya.

Padahal berdasarkan izin prinsip, lanjut Syaiful, ada sekitar 900 lebih yang harus dipenuhi di Pekanbaru.  Namun baru ada 700 unit taksi yang beroperasi di Pekanbaru, dengan bertimbangan penghasil.

"Karena ada pertimbangan itu, makanya hanya ada 700 unit taksi beroperasi di Pekanbaru. Kalau kuota 900 itu dipenuhi, maka akan berdampak terhadap penghasilan, sehingga tak ditambah unit taksi," terangnya.

Karena itu, Syaiful Alam berharap sekiranya Pemko Pekanbaru tidak mengeluarkan izin operasi Uber dan Gojek. Sebab saat ini kebutuhan transportasi di Kota Bertuah sudah cukup kuotanya.

Disinggung hadirnya Uber dan Gojek merupakan pilihan masyarakat menggunakan transportasi umum. "Itu kan pandangan masyarakat umum, yang tak mengerti tentang aturan kenderaan umum," cetusnya.

Sementara itu perwakilan supir taksi konvensional di Pekanbaru, Komering menyampaikan, pemerintah harus jeli melihat persoalan ini. Kalau memang Uber dan Gojek beroperasi di Pekanbaru harus ikuti aturan pemerintah.

"Kalau taksi online dilegalkan harus ikuti prosedur, pakai plat kuning, berlebel dan pakai tarif yang sudah ditentukan pemerintah," pintanya.(sr5, an)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto
Copyright 2012-2016 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved