PEKANBARU, situsriau.com-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menyebut hingga saat ini masih terjadi kebocoran pajak daerah hingga 30 persen. Kebocoran pajak terjadi karena masih banyaknya kalangan pengusaha tidak melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Hal tersebut dikemukakan langsung Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Azharisman Rozie, Senin (22/5/17). Ia pun mencontohkan, dari pajak hotel seharusnya yang bisa diperoleh dalam satu tahun mencapai Rp 60 miliar.

Namun pada kenyataannya, pada tahun lalu Pemko Pekanbaru hanya bisa meraup pajak perhotelan sebesar Rp30 miliar.  Rozie menjelaskan, perhitungannya dengan perkalian. Rumusnya, seluruh jumlah hotel dan kamar yang ada di Pekanbaru dikalikan harga publis (harga jual, red) ditambah dengan okupansi 60 persen.

Dari perhitungan diatas seharusnya pajak perhotelan mencapai Rp 60 miliar. "Itu jika rata-rata kamar hanya terisi 60 persen saja,"ungkapnya.

Selain itu kebocoran pajak juga terjadi dari sektor reklame. Dimana sampai saat ini dengan RTRWyang ada saat ini menyebabkan si pemasang reklame belum bisa memiliki izin. Hal tersebut berimbas kepada pembayaran pajak yang bisa ditarik dari izin yang diberikan kepada pemasang reklame.

Adapun langkah Bapenda ke depan, Rozie menjelaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara intensif. Seperti Hotel. Pihaknya telah melakukan pendataan serta pengecekan ulang. Bagi hotel yang tidak membayarkan pajak sepenuhnya maka Bapenda akan menerbitkan surat kekurangan pembayaran pajak.

"Hampir rata-rata Hotel diperiksa mengalami kurang bayar Rp 500 juta sampai Rp 1 Miliar. Kami akan tetapkan surat kekurangan pembayaran pajak. Jadi sebenarnya, yang terpenting dalam pemeriksaan bukan tidak percaya. Tapi lebih untuk menumbuhkan gairah dari si wajib pajak,"tambahnya. (sr5, rp)