PEKANBARU, situsriau.com-Di tengah rasionalisasi dalam banyak hal, pemerintah diminta arif dalam penganggaran kegiatan. Misalnya seperti anggaran perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang malah naik. Terkait itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisyaratkan sebaiknya dilakukan rasionalisasi.

Pada 2018 di Sekretariat DPRD Riau anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp197,3 miliar. Angka ini naik dari 2017 yang berada pada angka Rp191,6 miliar. Pengurangan biaya perjalanan terjadi untuk OPD (organisasi perangkat daerah) selain DPRD, yakni tahun lalu tercatat sebesar Rp321 miliar menjadi Rp228 miliar tahun ini.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi akhir pekan lalu mengatakan, naiknya anggaran perjalanan dinas DPRD Riau bukan soal kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Riau.

‘’Bukan persoalan kesepakatan, ini tinggal bagaimana DPRD yang merespon kondisi keuangan. Silakan dikonfirmasi ke DPRD,’’ kata Sekdaprov.

Dia menyebut, dari evaluasi Kemendagri, memang ada arahan terhadap perjalan dinas tersebut untuk dikurangi. ‘’Yang mengevaluasi Kemendagri, memang ada arahan rasionalisasi. Tapi ada porsi penganggaran (DPRD) di situ. Di sini menonjolkan kesadaran dan kepatutan,’’ sebut Ahmad Hijazi.

Pemprov Riau, sebutnya, berada pada posisi mempersilakan jika memang dewan meminta anggaran tersebut naik. ‘’Ini kita dari Pemprov silakanlah, kan tidak mungkin kita memaksakan agar diturunkan,’’ singkat Sekdaprov.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada 2018 disahkan pada angka Rp10,3 triliun. Lebih rendah Rp1 triliun dari 2017 yaitu sebesar Rp11,3 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, dianggarkan belanja perjalanan dinas 2018 sebesar Rp426 miliar.(sr5, rp)