Jum'at, 29 Maret 2024  
Otonomi / Banyak Pimpinan OPD di Pemprov Riau Tak Siap dengan Single Salary
Banyak Pimpinan OPD di Pemprov Riau Tak Siap dengan Single Salary

Otonomi - - Jumat, 27/07/2018 - 12:56:02 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Sistem penyaluran tunjangan tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau dengan sistem single salary atau gaji tunggal ternyata masih mengalami permasalahan. Masih banyak Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang belum siap dengan penerapan sistem ini.

Paling tidak hal itu diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan. Menurutnya, sampai saat ini kondisinya masih banyak OPD yang belum memberikan laporan hasil kinerja stafnya. Sehingga secara tidak langsung OPD tersebut tidak siap dengan sistem yang dibuat.

Padahal menurut Ikhwan pimpinan OPD punya tugas untuk memberi nilai kepada bawahannya sebagai rujukan besaran penghasilan yang akan diterima pegawai. "Dalam hal penerapan e-SIKAP itu (aplikasi pengukur kinerja pegawai). Apakah Kepala OPD Belum menguasai atau admin mereka kurang mengerti. Sehingga laporannya lambat," jelas Ikhwan Ridwan dilansir Tribunpekanbaru.com, Kamis (26/7).

Ikhwan menjelaskan, laporan penilaian kinerja staf dan pegawai di OPD tersebut diserahkan ke BKD sebagai bahan rujukan untuk pencairan gaji dengan sistem single salary tersebut di BPKAD Riau. Akibat keterlambatan penyelesaian diintern OPD maka proses pencairan dananya juga terhambat.

"Yang jelas pimpinan OPD itu memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan mereka, dasar penilaian itulah nanti yang akan menjadi rujukan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan sistem single salary ini masih sering mengalami keterlambatan. Hal ini diakibatkan lambatnya laporan dari OPD ke pihak BKD.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan untuk persoalan pencairan dana tidak ada masalah. Sebagai syarat untuk mencairkan anggaran menurut Syahrial hasil penilaian dari pimpinan OPD terhadap bawahannya, harus dilengkapi dengan bukti penilaian tersebut.

"Jika lengkap maka proses pencairan dana single salary bisa langsung dilakukan," jelas Syahrial.

Pihaknya juga mengaku soal ketersediaan anggaran sendiri tidak ada masalah hanya tinggal melengkapi berkas pengajuan saja. "Kalau kami tidak ada masalah. Silahkan ajukan dan akan cair jika berkas lengkap," tegasnya. (sr5, in)


Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved