Rabu, 12 Desember 2018  
Otonomi / Riau Keberatan Biaya Ujian CPNS Dibebankan ke Daerah
Riau Keberatan Biaya Ujian CPNS Dibebankan ke Daerah

Otonomi - - Kamis, 11/10/2018 - 12:28:14 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan baru untuk pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan daerah masing-masing. Kebijakan ini dinilai memberatkan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan aturan baru ini dikeluarkan 2 Oktober lalu. Padahal sebelumnya sudah ditetapkan yang menggelar adalah BKN dan anggarannya juga sudah tersedia di BKN.

Dengan demikian pelaksanaan dilakukan daerah dengan biaya masing-masing dari daerah. Sedangkan tempatnya sesuai dengan pelaksanan UNBK di sekolah-sekolah yang memiliki perangkat komputer.

"Itu melalui surat Menpan tanggal 2 Oktober, kita sudah rapat dengan BKD se Riau. Yang bermasalah itu, CAT yang gunakan sistem UNBK, daerah keberatan," ujar Ahmad Hijazi, kemarin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya BKN sudah MoU dengan Menpan-RB, untuk tes CPNS digelar BKN dimana khusus Riau akan digelar di empat titik, yakni di kantor BKN Regional XII, Kota Pekanbaru, Dumai dan Meranti.

"Anggarannya semua BKN dan sudah tersedia pada BKN, sekarang kebijakan baru disuruh dilaksanakan daerah, tentu butuh anggaran untuk transportasi, keamanan dan anggaran lainnya," ujar Sekda.

Sekda juga melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB ini, dinilai terlalu mepet. Sehingga sulit untuk mempersiapkannya oleh daerah. Terutama persiapan anggaran.

"Risikonya, dana harus disiapkan kabupaten/kota. Waktu sudah mepet, sulit untuk ini," ungkap Ahmad Hijazi.
Dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten/kota se Riau akan menyampaikan keberatan atas kebijakan Kemenpan RB tersebut. "Kabupaten/kota akan sampaikan keberatan," tuturnya.

Pemprov Riau juga lanjut Ahmad Hijazi, sudah berkonsultasi dengan pihak Kantor Regional BKN XII. Ketika itu, BKN juga menyebut, jika CAT dilaksanakan dengan sistem UNBK, maka anggaran pelaksanaan CAT di BKN tak terpakai.

"Kalau ini dilaksanakan di sekolah, maka anggaran BKN tidak bisa digunakan. Ini adalah persoalan berat. Kalau anggaran ini tidak ada di daerah, ini akan jadi persoalan lagi yang muncul," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan mengatakan, nantinya Kepala daerah akan menghadap Menpan-RB menyampaikan persoalan yang ada di daerah masing-masing.

"Menpan-RB dalam suratnya itu dianjurkan untuk daerah agar menggunakan fasilitas UNBK itu. Kawan - kawan Dinas pendidikan juga sudah rapat dengan Menpan-RB untuk bahas itu, "ujar Ikhwan Ridwan kepada Tribun.

Selanjutnya Menpan-RB juga akan undang Kepala daerah yang tidak punya anggaran untuk mencarikan solusinya. Menurut Ikhwan semuanya masih dalam proses pembahasan.

Untuk skema ujiannya sendiri lanjut Ikhwan setiap daerah yang menggelar CAT dengan komputer UNBK tersebut ditetapkan tempat dan ujian tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun dilaksanakan bertahap beberapa hari.

"Tidak bisa sekaligus, karena tidak mungkin juga semua komputer UNBK di Sekolah di pakai, dan bisa saja bertahap untuk beberapa hari, "ujarnya. (sr5, in)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved