PEKANBARU, situsriau.com - Kondisi defisit keuangan mulai berdampak langsung kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. ASN pun enggan berlama-lama di kantor.

 Sejumlah ASN dan pejabat mengeluhkan pembayaran tunjangan dan Single Salary (SS) yang tersendat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat lebih sepi dari biasanya.

Kondisi defisit dan ketiadaan APBD-P kata NS, membuat beberapa OPD membatalkan beberapa program yang sudah disusun sebelumnya. "Terpaksa dibatalkan, contohnya tempat kami ini. Gak berani kami berhutang. Apalagi beberapa kegiatan kita susun memang sampai pertengahan tahun saja, dengan harapan sisanya dilanjutkan ke APBD P, tapi kenyataannya berbeda sekarang, APBD P ditiadakan," ulas NS.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Riau, Fahmizal Usman mengakui, Satker yang dipimpinnya sejak Agustus lalu tidak lagi memiliki anggaran untuk menjalankan program dari APBD Riau.

"Ya, kami terhitung 31 Agustus sudah close, tak ada lagi anggaran untuk menjalankan program. Jadi per 31 Agustus untuk urusan administrasi keuangan yang berkaitan dengan APBD sudah gak ada lagi," ungkapnya.

Menurut Fahmi, meskipun OPD yang dipimpinnya tidak memiliki anggaran kegiatan, sejumlah pejabat struktural dan staf masih tetap bekerja seperti biasa.

"Jadi Kami di Dinas Pariwisata ini sekarang banyak mengeksplore saja. Memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi wisata. Jadi yang kita eksplore itu adalah destinasi yang jarak tempuhnya kurang dari dua jam, ini masih jalan," pungkasnya.

Walaupun kondisi keuangan daerah sedang dalam masalah, Fahmi menyebut untuk urusan promosi wisata masih tetap berjalan. "Promosi kita tetap jalan, kita manfaatkan media sosial. Kalender pariwisata tetap jalan, misalnya Bono, itu kan masih ada APBD Kabupaten," tegasnya.

Pantauan di beberapa OPD di Sekretariat Pemprov Riau berkantor di gedung lantai sembilan Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau terlihat sepi.

Padahal jam baru menunjukan pukul 14.30 WIB, namun pegawai memilih pulang lebih awal karena tidak ada kegiatan yang dikerjakan.
Sedangkan sebagian pegawai memilih bertahan di kantor, tapi main games dan nonton film di komputer kerjanya. Namun tidak semua seperti itu, terlihat juga sebagian pegawai ada yang bekerja menyelesaikan tugasnya.

Alasan lain, pegawai juga malas berlama-lama di kantor karena single salary belum dicairkan semua. Padahal tunjangan pegawai itu sudah tidak bulan tertunda.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Badan Pegawai Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan menyatakan seharusnya pegawai ada atau tidak ada kegiatan harus berkantor.

"Kalau mereka tidak ada di kantor berarti ini pimpinan OPD-nya harus mengecek. Jadi tidak ada alasannya tidak masuk kantor atau pulang cepat karena tidak ada kegiatan," tegasnya.

Disinggung soal penilaian kinerja pegawai karena tidak ada kegiatan, Ikhwan Ridwan menyatakan pihaknya akan melakukan perubahan terkait pembayaran single salary.