PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan stok bantuan logistik untuk korban banjir menipis. Pemprov Riau telah mengajukan permintaan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun hingga kini tak kunjung datang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger mengatakan, logistik yang tersedia saat ini tinggal sedikit atau hampir habis. "Kita sudah melakukan upaya meminta bantuan ke BNPB. Itu sudah kita lakukan, dan saya langsung yang meminta bantuan," kata Edwar, Minggu (2/12/18).

Ia berharap BNPB segera mengirim bantuan tersebut. "Sekarang bantuan dalam proses di BNPB, karena prosesnya BNPB harus melakukan pengadaan, selain memang sekarang begitu banyak bencana yang terjadi di Indonesia," ucapnya.

Edwar mengatakan, pihaknya tak hanya meminta bantuan logistik ke BNPB, tapi juga tenda, kelambu, selimut, dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan masyarakat korban banjir.

Selain itu, Edwar mengatakan, saat ini BPBD dan intansi terkait Pemprov Riau sudah melakukan upaya penyaluran bantuan terhadap kabupaten/kota yang terdampak banjir.

"Kita juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di bantaran sungai agar waspada dan berhati-hati, karena curah hujan yang sangat tinggi saat ini kita khawatir air sungai meluap yang bisa menyebabkan banjir," katanya seperti dilansir cakaplah.

Soal minimnya stok logistik untuk bantuan korban banjir sebelumnya juga pernah dikeluhkan Kepala BPBD Rohul, Suparno pada awal November lalu. Bahkan, saat itu Suparno mengatakan, stok bahan pokok atau sembako di BPBD Rohul kosong. Demikian juga stok bahan pokok di Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Rohul, menurutnya, juga kosong.

Ia kala itu menyebutkan, stok yang masih tersedia di BPBD Rohul hanya handuk dan selimut. Sedangkan untuk membangun dapur umum, BPBD Rohul bekerja sama dengan Dinsos Rohul.

Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor untuk menggantikan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang resmi berakhir pada Jumat, 30 November 2018. Status siaga darurat banjir dan longsor berlaku hingga 31 Desember 2018.

Penetapan itu berdasarkan pertimbangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta sesuai fakta bahwa sejumlah daerah telah dilanda banjir.

"Status siaga darurat Karhutla kita cabut. Alhamdulillah sudah tiga tahun kita bisa cegah kabut asap. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menangani banjir," kata Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, Jumat lalu.

Banjir telah melanda sejumlah kabupaten dan kota di Riau selama November 2018 dan berdampak terhadap 13.447 kepala keluarga (KK). Lokasi banjir tersebar di enam kabupaten dan kota di Riau, yakni Pekanbaru, Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hulu (Rohul), dan Indragiri Hulu (Inhu).

Menurut Edwar Sanger, banjir di Pekanbaru melanda dua kelurahan, dua kecamatan, dan 927 KK. Kemudian, banjir di Bengkalis melanda tiga kecamatan, empat desa, dan 248 KK. Banjir di Rohil melanda enam kecamatan, 10 desa, dan 1.248 KK.

Banjir di Kuansing melanda 11 kecamatan, 104 desa, dan 7.325 KK. Di Rohul, banjir melanda empat kecamatan, yaitu 13 desa, 424 KK, dan 1.198 jiwa. Banjir di Inhu melanda 10 kecamatan, 59 desa, 1.437 rumah, 3.275 KK, dan 3.275 jiwa. (sr5, in)