Selasa, 12/11/2019  
Otonomi / BPBD Beri Penjelasan Kenapa Ada Perbedaan Data Luas Karhutla di Riau
BPBD Beri Penjelasan Kenapa Ada Perbedaan Data Luas Karhutla di Riau

Otonomi - - Jumat, 09/08/2019 - 04:49:45 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Ada perbedaan data luas area kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau yang dirilis pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) dengan Satgas Karhutla Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau memberi penjelasan.

Satgas Karhutla Riau, dalam rilisnya menyebutkan luas kebakaran yang terjadi seluas 4.685.82 hektare (ha). Sebaran kebakaran itu terjadi di Kabupaten Rohul 2,25 ha, Dumai 304 ha, Rohil 968 ha, Meranti 252 ha, Bengkalis 1.516 ha, Siak 596 ha, Pekanbaru 89 ha, Kampar, 117 ha, Pelawan 201 ha, Inhu 106, Inhil 516 ha, dan Kuansing 5,1 ha.

Data luas area kebakaran Satgas Riau ini berbeda dengan dengan yang dirilis KLHK. Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty, menyebut luas kebakaran lahan di Riau 27.635 ha.

Kepala BPBD Riau Edwar Sanger menjelaskan penyebab perbedaan data tersebut. Dia mengatakan pihak KLHK melakukan penghitungan luas kebakaran lahan berdasarkan teknologi satelit sedangkan tim Satgas melakukan secara langsung di lapangan.

"Kita melakukan penghitungan luas kebakaran lahan berdasarkan data di lapangan. Mereka (KLHK) pakai satelit. Satgas melalui pengukuran areal dari tim Satgas Darat," kata Edwar kepada detikcom, Kamis (8/8/19).

Perbedaan data luas Karhutla ini kemudian menjadi sorotan aktivis lingkungan di Riau. Direktur Scale Up, Rawa El Amady, menyebut data KLHK lebih terpercaya.

"Kalau kita melihat hal itu, tentu kita cenderung percaya dengan sistem penghitungan teknologi melalui satelit yang dilakukan KLHK," kata Rawa.

"Kalau dilihat dari pengalaman dan pengetahuan KLHK lebih valid cara hitungannya," imbuh Rawa.

Rawa mempertanyakan metode pengukuran Satgas Karhutla Riau. Dia mengaku ragu soal validitas angka luas karhutla versi satgas.

"Kita malah bertanya, bagaimana Satgas karhutla cara menghitung luasannya? Apakah pakai perkiraan saja?. Jadi saya menilai data Satgas masih diragukan validasinya," kata Rawa.

Dia mengatakan bisa saja data dalam perhitungan manual itu tidak valid. Rawa juga mengingatkan soal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri dan Panglima agar mencopot jajarannya yang tak bisa menangani karhutla.

"Jika itu terjadi, sudah dipastikan memanipulasi data. Karena kan Presiden Jokowi sudah tegas, Kapolda, Danrem, Panglima Kodam dan jajaran Kapolres dan Komandan Kodim akan dicopot jika tak bisa mengatasi karhutla di wilayahnya masing-masing," kata Rawa.

Menurut Rawa, perbedaan data karhutla antara Satgas Riau dengan KLHK membuat publik bertanya-tanya. "Publik tentunya bertanya soal hasil data luas kebakaran lahan dari kedua institusi itu. Data siapa yang tidak valid?" tutup Rawa.(sr5, dc)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved