Rabu, 02/08/2017  
Pendidikan / Presiden Tegaskan: Sekolah Tak Wajib Full Day School
Presiden Tegaskan: Sekolah Tak Wajib Full Day School

Pendidikan - - Jumat, 11/08/2017 - 10:48:42 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan solusi soal pro dan kontra seputar kebijakan sekolah lima hari (delapan jam sehari) atau pendidikan berbasis karakter. Presiden menyatakan sekolah tidak wajib menerapkan kebijakan sekolah lima hari atau yang kerap disebut full day school.

"Saya tegaskan tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah," ucap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/17).

Pemerintah beralasan tidak semua sekolah siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Oleh sebab itu, Jokowi melalui peraturan presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan memberikan pilihan kepada sekolah yang akan menerapkan full day school.

Bila ada sekolah yang sanggup dan sudah berjalan mempraktikkan sekolah lima hari, Jokowi meminta agar diteruskan. "Ada yang sudah bisa menerima ada yang belum. Jika sudah lama melakukan ya silakan diteruskan," ucapnya.

Kebijakan lima hari sekolah yang diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah melahirkan polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar lima hari sekolah dikaji ulang sebab akan berdampak kepada madrasah atau pesantren di daerah.

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan bahwa lima hari sekolah tidak berdampak kepada kegiatan siswa di luar sekolah. Namun pemerintah memilih untuk mengkaji ulang dan akan menerbitkan Perpres soal lima hari sekolah.

Saat ditanya ihwal Perpres itu, Presiden Jokowi menyatakan sedang diselesaikan oleh Sekretaris Negara, Pratikno. "Detailnya ke Mensesneg," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terus menyerukan agar kebijakan lima hari sekolah bisa dibuat lebih fleksibel. "Biar sekolah yang memutuskan sesuai kebutuhan, artinya tidak harus wajib, tapi fleksibel," ujarnya.

Lukman menuturkan, dengan adanya resistensi berupa penolakan dari berbagai kalangan terkait program lima hari sekolah itu, akan lebih arif jika ditinjau ulang. "Jika fleksibel, sekolah, orang tua dan murid bisa berdiskusi apakah butuh program seperti itu diterapkan," ujarnya.

Lukman menuturkan, program full day school saat ini mendapat penolakan keras dari kalangan madrasah diniyah dan pondok pesantren karena memang lembaga itu yang paling terancam tamat akibat kebijakan tersebut.

"Kebijakan ini jelas sangat berpengaruh pada sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang sudah terbentuk puluhan tahun," ujarnya.

Lukman sendiri memahami jika dalam kebijakan full day school itu sebenarnya pemerintah tidak menekankan pada durasi kegiatan belajar mengajarnya. Melainkan memfokuskan pada pendidikan karakter dan kepribadian siswa.

"Tapi juga jangan lantas pendidikan karakter ini direduksi pemaknaannya dengan cara sekolah lima hari, karena cara ini menghadapi persoalan kompleks saat diterapkan di masyarakat," ujarnya. (sr5, in)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved