PEKANBARU, situsriau. com - Komisi V DPRD Riau yang membidangi masalah pendidikan menilai, pembagian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) kepada siswa tidak mungkin dibagikan secara tidak merata. Karena dalam aturan Peraturan Gubernur (Pergub) tentunya diatur dengan jumlah yang sama.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, jika satu daerah mendapatkan porsi yang lebih, maka daerah lainnya mestinya juga harusnya sama, jangan sampai dibeda-bedakan. Ada pun 5 daerah yang mendapatkan porsi lebih di antaranya adalah, Siak, Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.
Walau sebelumnya 5 daerah yang sudah menerapkan sekolah gratis di Riau, karena pemerintah daerahnya menganggarkan dana untuk siswa, namun harusnya Pemprov Riau dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengambil kebijakan, bagaimana caranya agar 7 daerah lainnya juga bisa menerapkan sekolah gratis.
“Kalau Bengkalis misalnya dapat sekian, maka yang lain juga harus sama. Kalau pertimbangannya adalah lima daerah tersebut sudah menerapkan sekolah gratis sebelumnya, dan dianggarkan oleh pihak Pemdanya anggaran untuk siswa sebagai tambahan Bosda, maka Disdik Riau juga harusnya berpikir, bagaimana semua daerah mendapatkan hak pendidikan yang sama dan sama-sama merasakan sekolah gratis, jangan malah main di zona aman saja dengan menstatus quo-kan lima daerah sebelumnya, sehingga Disdik tidak perlu bekerja rumit,” kata Muhammad Adil, Rabu (6/12/17).
Oleh karena itu, menurut Adil, pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan jajarannya, untuk mempertanyakan pembagian anggaran dana Bosda tersebut ke daerah.
“Ini di satu provinsi saja sudah berbeda-beda begini hak pendidikan yang didapat oleh siswa, harusnya ada keadilan yang diberikan kepada setiap daerah, jangan kesannya ada yang diistimewakan dan mengcluter-cluster-kan warganya begitu, kita lihat ini ada unsure kesengajaan. Kita akan panggil dinas pendidikan dan pertanyakan hal ini dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ditanya tentang keterlibatan DPRD Riau dalam membahas anggaran, terutama Komisi V yang membidangi masalah pendidikan, yang juga memiliki kesempatan untuk membahas di komisi karena bermitra kerja dengan dinas pendidikan, menurut Adil pihaknya tidak tahu tentang hal itu. Ia juga mengaku kecolongan terkait hal tersebut.
“Sebelumnya kita tidak pernah membahas hal ini, artinya DPRD Riau kecolongan tentang hal ini, karena kita tidak sampai membahas kesitu kemaren,” ujarnya mengakui.
Namun demikian, menurut Adil, pihaknya nanti akan mengambil sikap terkait pembagian itu, bagaimana kesepakatan bersama tidak terjadi pembagian dana Bosda yang tidak merata seperti hal itu. (sr5, tp)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
