Jum'at, 14 08 2020  
Advertorial / Ini Sejumlah Aspirasi Masyarakat yang Diperjuangkan DPRD Kuansing
Dirangkum Selama 2017,
Ini Sejumlah Aspirasi Masyarakat yang Diperjuangkan DPRD Kuansing

Advertorial - - Senin, 04/12/2017 - 19:21:32 WIB

TELUK KUANTAN, situsriau.com- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat.

Beragam aspirasi rakyat yang telah diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Kuansing selama tahun 2017 ini. Baik itu yang dilakukan secara turun langsung ke masyarakat, maupun dengan cara mengakomodir pengaduan dari masyarakat.

Seperti yang dirangkum selama tahun 2017 ini ada beberapa aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan oleh lembaga legislatif ini salah satunya aspirasi para guru di Kabupaten Kuansing dipertengahan tahun ini yang meminta kepastian pembayaran tunggakan dana sertifikasi mereka sebanyak empat bulan pada tahun 2016 silam yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Saat itu sejumlah perwakilan guru di Kuansing mendatangi gedung DPRD Kuansing dan ditermia langsung oleh Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH, Wakil Ketua I, Sardiono, Amd, Ketua Komisi A, Musliadi, S.Ag, Ketua Komisi B kala itu, Rustam Efendi, S.Sos serta beberapa anggota DPRD lainnya seperti Sastra Febriawan, Andi Manzauri, Adam,SH,MH, H.Sutoyo dan Andi Cahyadi.

Dihadapan pimpinan dan angota DPRD ini, perwakilan guru meminta komitmen dan upaya dewan mencari solusi masalah tunggakan tunjangan profesi guru ( TPG ) atau populer disebut dana sertifikasi guru tahun 2016 yang belum dibayar pusat.

Pada kesempatan ini Ketua DPRD, Andi Putra menyatakan hasil komitmen dewan dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana kurang bayar dana sertifikasi guru tersebut, sambil meminta para  guru bersabar karena untuk penyaluran memerlukan proses.

Alhasil, berkat perjuangan dari para wakil rakyat ini yang turut mendesak agar pemerintah Kabupaten Kuansing untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut bisa dituntaskan.

Kemudian, pada 4 Maret 2017, DPRD Kuansing juga didatangi oleh Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNSAN) Kabupaten Kuansing. Kedatangan mereka juga diterima langsung oleh Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, Ketua Komisi A, Musliadi dan sejumlah pimpinan alat kelengakapan dewan (AKD).

Kepada para wakil rakyat,  KNASN Kuansing memohon dukungan lembaga legislatif ini agar 2.949 eks honorer yang dirumahkan oleh pemerintah kabupaten ( Pemkab ) Kuansing sejak tanggal 5 Januari 2017 dipekerjakan kembali. Perjuangan dewan mereka harapkan, mengalokasikan anggaran untuk gaji pegawai honorer dalam APBD Kuansing 2017.

Jika mereka tidak dipekerjakan kembali, selain berdampak pada perekonomian rumah tangga masing-masing, juga dapat mengancam masa depan mereka jika rencana pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS dilaksanakan pemerintah pusat.


Foto Didis SitusRiau.
Bersilaturrahmi dengan masyarakat selalu dilakukan Ketua DPRD Kuansing



Kepada mereka, ketua DPRD Kuansing,Andi Putra memastikan dewan akan menyetujui usulan anggaran gaji pegawai honor dalam APBD Kuansing 2017 sebesar TRp.63 Milyar. Bahkan sembilan fraksi yang ada di dewan sudah meminta agar Pemkab Kuansing mempekerjakan kembali eks honorer yang sebelumnya dirumahkan.

Kemudian dibulan yang sama, DPRD Kuansing juga menerima aspirasi dari elemen aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Ketika itu para mahasiswa ini mendesak agar RAPBD 2017 yang hingga saat itu belum disahkan agar secepatnya disahkan, karena hal tersebut sangat mengganggu jalannya pembangunan di Kuansing.

Keinginan para mahasiswa ini langsung direspon oleh ketua DPRD Kuansing, Andi Putra dan berjanji untuk melakukan pembahasan segera sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dirinya juga menjelaskan bahwa, KUA-PPAS baru dikembalikan pada 24 Maret lalu oleh Pemkab Kuansing. Hari Senin (27/3/2017) pagi, dirinya lansgung meminta digelar rapat badan musyawarah ( Bamus ) untuk menetapkan jadwal.Percepatan  penuntasan RAPBD 2017 tergantung kesiapan pemerintah daerah.

Kemudian, persoalan keresahan masyarakat khususnya pedagang pasar lumpur yang direlokasi oleh pemkab Kuansing ke pasar rakyat juga menjadi perhatian anggota DPRD Kuansing.

Seketika itu, Rabu, 29 Maret 2017, DPRD memanggil tim relokasi dari Pemkab Kuansing. Pada hearing bersama tim relokasi ini, DPRD yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Andi Putra meminta kepada Pemkab agar relokasi tersebut ditunda karena mereka menilai pemkab Kuansing belum siap untuk melaksanakan relokasi tersebut, salah satunya adalah daya tampung masyarakat yang tidak memadai sehingga pedagang harus menggunakan badan jalan di pasar rakyat untuk berdagang. Hal ini tentu mengakibatkan lalu lintas menjadi terganggu dan kota Teluk Kuantan menjadi semraut.

Berikutnya pada 30 Maret 2017, DPRD Kuansing yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kuansing, Andi Putra menerima kedatangan forom kepala desa se-Kabupaten Kuansing.

Dikesempatan tersebut, Forkades meminta dukungan dari DPRD KUansing untuk mendesak Pemkab Kuansing merealisasikan 10 persen dari dana perimbangan untuk desa. Hal itu kata Emil Harda selaku ketua Forkades Kuansing sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.

Kepada mereka Andi Putra menyampaikan bahwa aspirasi Forkades ini akan dikaji bersama Pemkab Kuansing dan akan diperjuangkan di APBD-Perubahan 2017.

Pada Kamis (16/6/2017) DPRD Kuansing menerima kedatangan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuantan Singingi.  Pertemuan dengan organisasi yang menaungi para guru ini digelar di ruang hearing. Mereka diterima Wakil Ketua II, Alhmaran, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, dan anggota dewan lainnya masing-masing Erdizal dan Maspar Mahmur. Dari

Pengurus PGRI Kuansing yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Yusri Rasul dalam kesempatan ini mengutarakan selain bersilahturahmi dengan pimpinan dan anggota dewan, mereka juga meminta dukungan dewan untuk melaksanakan program-program organisasi seperti peningkatan SDM guru, peningkatan kesejahteraan guru .

Menanggapi hal ini, ketua Komisi A, Musliadi menyatakan tekad DPRD dalam memperjuangkan yang menjadi kebutuhan guru, baik itu masalah kesejateraan guru, masalah yang dihadapi guru maupun memperbaiki dunia pendidikan, termasuk memperjuangkan infrastruktur pendidikan agar lebih baik kedepannya.

Foto Didis SitusRiau.

Ketua DPRD Kuansing menampung aspirasi masyarakat diiringi makan bejambau
 


Temui Massa Demo

Hari Kamis  (30/11/2017), mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Kuansing ( FMPK ) menggelar unjuk rasa di DPRD Kuansing. Mereka meminta DPRD turut berpartisipasi dalam menertibkan penyakit masyarakat seperti prostitusi dan perjudian di negeri yang terkenal dengan menjunjung nilai-nilai adat,agama dan tradisi ini. Pasalnya kalangan mahasiswa menilai prostitusi dan perjudian kian marak yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD, Andi Putra, menyambut baik FMPK yang menggelar aksi ini. Ia menilai, mahasiswa punya kepedulian tinggi terhadap persoalan daerah.

"Ini bukan isu, tapi memang fakta di lapangan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Bupati dan Kapolres serta unsur pimpinan lainnya guna menindaklanjuti aspirasi ini," ujar Andi.

Tidak hanya menampung aspirasi saat sejumlah elemen masyarakat mendatangi gedung dewan, para wakil rakyat ini juga turun langsung ke tengah-tengah masyarakat diberbagai kesempatan.

Seperti halnya di Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Andi Putra yang hadir bersama sejumlah anggota lainnya, seperti Musliadi, Adam, Sastra Febriawan, Jon Ade Nopendra, Masran Ali, Asnidar, Andi Nurbai dan wakil rakyat lainnya, termasuk anggota DPRD Provinsi Riau Aherson, menerima aspirasi warga desa tersebut.

Salah satu aspirasi yang disampaikan warga ketika itu yaitu pengaspalan jalan menuju pulau batu. Jalan ini rutin digunakan masyarakat untuk melaksanakan shalat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha.

Keinginan untuk diaspal jalan tersebut sudah diusulkan masyarakat setempat sejak lama. Namun aspirasi itu tak kunjung direalisasikan. Oleh sebab itu, kehadiran Ketua DPRD Kuansing di desa tersebut bisa membawa harapan baik agar jalan tersebut diaspal.

Terkait aspirasi tersebut, secara tegas Andi Putra bersama anggota legislatif yang hadir pada kesempatan tersebut komit untuk memperjuangkan keinginan masyarakat desa Pulau Busuk Inuman ini pada APBD 2018.

Selanjutnya ketika ketua DPRD Andi Putra bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menghadiri syukuran jalur Siposan Rimbo di desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, mereka juga menerima aspirasi dari warga masyarakat setempat.

Foto Didis SitusRiau.
Menerima massa yang berunjuk rasa merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat kepada konstituen


Adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat Pauh Angit Pangean ketika itu adalah usulan pengaspalan jalan dari jalan kabupaten menuju SMPN 4 Pangean. Jalan tersebut kini kondisinya becek pada saat hujan dan berdebu saat musim panas. Panjangnya kurang dari satu kilometer. Selanjutnya, juga diusulkan pengaspalan jalan menuju Dusun Gelanggang, yang dulunya jalan tersebut merupakan jalan irigasi.

Selain diusulkan pembangunan jalan, masyarakat juga mengusulkan dibantunya pembangunan mesjid di desa tersebut. Pasalnya, sejak mekar 2012 lalu, desa ini belum memiliki mesjid yang representatif.

Dihadapan ribuan masyarakat Pangean dan sejumlah anggota DPRD Kuansing domisili Pangean, seperti Jefri Antoni dan Sastra Febriawan serta Rosi Atali, Ketua DPRD Andi Putra bersama wakil rakyat lainnya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Pauh Angit tersebut.

"Alhamdulillah, jalan yang menuju Gelanggang sudah dibangun, baru pengerasan. Kemudian, jalan menuju SMPN 4 Pangean, kami sudah sepakat, Insya Allah, akan kami perjuangkan," diyakinkan Andi Putra.

Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH MH yang terus hadir di tengah-tengah masyarakat Kuansing. Kali ini, Ia hadir di Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah. Ada sejumlah aspirasi yang diterimanya secara langsung dari masyarakat setempat. Diantara aspirasi yang disampaikan adalah perbaikan jalan poros yang menghubungkan Benai menuju Seberang Taluk, khususnya yang melewati Kenegerian Kopah.

Jalan tersebut dibutuhkan. Mobilitas di ruas jalan ini tinggi. Namun kondisinya sekarang memprihatinkan. Aspirasi lain adalah soal pegawai honor yang berasal dari Kenegerian Kopah. Diusulkan kepada Andi Putra agar honorer yang sudah dirumahkan sejak Januari 2017 lalu diperjuangkan kembali agar bisa bekerja. Ketua DPRD Kuansing juga menerima aspirasi soal gaji guru MDA yang sudah hampir setahun tak digaji.

"Kami akan memperjuangkan. Saya minta Komisi C DPRD Kuansing, tinjau lokasi jalan yang disampaikan masyarakat Kopah," tegas Ketua DPRD Kuansing didampingi Ketua Komisi C Andi Cahyadi, Adam, Fitri Pita dan H Sutoyo, Sastra Febriawan dan H Masran Ali ketika itu.

Sementara terkait dengan gaji guru MDA, Andi Putra mengaku, kalau dirinya sudah pernah menganjurkan kepada Bupati Kuansing Mursini agar gaji guru MDA dianggarkan melalui APBD. Melalui APBD Perubahan 2017, gaji guru MDA telah dianggarkan di dana desa. "Aspirasi yang disampaikan warga Kopah ini tentu akan kami perjuangkan semaksimal mungkin," katanya.

Selanjutnya saat menyambut kedatangan tahun baru Islam, 1 Muharram 1439 Hijriah , Rabu (20/9/2017), Andi Putra bersama sejumlah anggota DPRD lainnya hadir ditengah-tengah masyarakat Cerenti. Ia datang ditengah-tengah masyarakat untuk memeriahkan dan mensyiarkan Islam di Cerenti.

Masyarakat pun antusias menyambutnya, yang dipusatkan di lapangan sepakbola, Desa Kampung Baru Timur. Kehadiran Andi Putra bersama legislator lainnya, seperti Musliadi, Andi Cahyadi, Sastra Febriawan, Masran Ali, dan Adam disambut langsung Camat Cerenti Artamelia bersama Sekcam Cerenti Agus beserta para upika lainnya. Turut hadir para kepala desa, BPD dan pemuka masyarakat yang ada di Cerenti.

Ketua DPRD Andi Putra mengapresiasi dan menyambut baik tekad warga Cerenti menyambut tahun baru Islam. Hal ini menurutnya penting agar nilai-nilai keagamaan khususnya agama Islam tetap berkembang ditenga-tengah masyarakat ditengah arus modernisasi. "Kegiatan positif ini harus dipertahankan," ujarnya.

Sejumlah aspirasi pun ditampung Andi Putra. Aspiarasi itu antara lain pengaspalan jalan lingkar Kampung Baru dan pembangunan turap penahan tebing sungai Kuantan.

Tidak hanya Andi Putra, Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Sardiyono AMd saat bersilaturrahmi dengan masyarakat Dusun Penghijauan, Desa Pasarbaru Pangean beberapa waktu lalu juga menerima berbagai aspirasi masyarakat setempat  seperti pengaspalan jalan sepanjang 4 kilometer untuk dua desa. Masing-masing 2,5 kilometer di Desa Sukaping dan 2,5 kilometer di Desa Sungai Langsat.  "Itu aspirasi masyarakat Pangean yang menjadi prioritas," kata Sardiyono.

Wakil Ketua DPRD Kuansing Sardiyono menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. "Ini akan kami perjuangkan. Dan kami di DPRD sudah menganggarkan untuk pengaspalan jalan itu (Sukaping). Kenapa bisa tak jadi. Dan saya siap bertanggungjawab untuk pengembalian pengaspalan jalan itu," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kuansing Alhamra meminta agar pemerintah daerah tidak menelantarkan bangunan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah terdahulu yang sekarang terlantar dan terbuang.

"Sebagai generasi penerus negeri ini saya merasa sedih sekali melihat bangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah terdahulu jadi terlantar dan terbuang. Dan ini harus dimanfaatkan," pinta Alhamra.

Ia mengajak semua pihak menjadikan sejarah sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Lalu, dari sejarah kehidupan pemerintahan dan pembangunan Kuansing selama ini, katanya, bisa dipetik pembelajaran, bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya.

"Saya mengajak, mari kita duduk bersama. Kita semua tidak ingin melihat bangunan yang telah dibangun pemerintah terdahulu jadi terlantar dan terbuang serta tidak termanfaatkan," kesal Alhamra

Disebuah kesempatan, Ketua DPRD, Andi Putra mengatakan bahwa Penyampaian aspirasi oleh elemen masyarakat dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu penyampaian aspirasi ke dewan dilindungi Undang-Undang. Dewan akan merespon setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mencari solusi bersama instansi terkait. “ Alhamdulillah sebagian besar apirasi yang disampaikan masyarakat tuntas, seperti kurang bayar TPG yang udah dilunasi,”ujar Andi Putra.

Sementarta Wakil Ketua I, Sardiono mengatakan bahwa lembaga dewan sangat terbuka dengan mayarakat yang menyampaikan aspirasi baik unjuk rasa atau hearing dan dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan yang ada. Dewan juga berharap, elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi juga bersama-sama dewan memberi solusi agar dapat disampaikan keinstasi terkait sehingga penuntasan aspirasi segera tercapai.(Advertoria/ Ultra Sandi)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved