Jum'at, 19 Januari 2018  
Advertorial / Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2018
Paripurna DPRD Kuansing
Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2018

Advertorial - - Kamis, 30/11/2017 - 22:12:10 WIB

TELUK KUANTAN, situsriau.com- Setelah mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tentang Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuansing sebelumnya, Bupati Kuantan Singingi, Mursini menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi tersebut, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuansing yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kuansing, Kamis (30/11/2017).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuansing, Andi Putra, SH, MH dan didampingi Wakil Ketua I, Sardiono, Amd serta Wakil Ketua II, Alhamra dan dihadiri oleh Forkopimda Kuansing, pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing serta undangan lainnya.

Mengawali pidatonya, Bupati Mursini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membahas Ranperda tentang APBD 2018 Kabupaten Kuantan Singingi  hingga larut malam sehingga telah mendapat tanggapan melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuansing pada tanggal 29 November 2017 kemaren.

Pertama sekali Bupati Mursini menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi partai Golkar. Terhadap saran fraksi Golkar yang meminta kepada kepala daerah untuk lebih serius dalam mengejar target terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp 87 miliar yang naik Rp 11 miliar dari target PAD tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 75 miliar, dapat dijelaskan bahwa harus diakui penerimaan PAD sampai saat ini belum mencapai target sesuai yang direncanakan.

Namun terkait hal tersebut, Pemerintah daerah akan tetap terus berusaha sampai akhir tahun anggaran untuk mengejar target yang direncanakan tersebut.

Sementara proyeksi target PAD yang ada pada tahun 2018 tetap mempertimbangkan peluang yang dimungkinkan dan diikuti dengan langkah-langkah konkrit antara lain revisi regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak provinsi dalam rangka kepastian data potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten maupun kewenangan provinsi dimana daerah mendapatkan bagi hasilnya.

Kemudian terhadap pandangan fraksi Golkar yang menganggap belum melihat tolok ukur yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Kuansing terhadap pembangunan infrastruktur dalam APBD dan berharap jangan sampai pembangunan infrastruktur jalan hanya tertumpu kepada daerah atau wilayah tertentu saja, dapat dijelaskan bahwa dalam APBD 2018 ini penganggaran infrastruktur menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dilakukan berdasarkan prinsip kebutuhan utama dan prioritas yang berkeadilan dengan melihat secara real kondisi di lapangan sehingga pelaksanaannya tidak tertumpu pada dearah tertentu saja, melainkan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sesuai dengan kemampuan daerah yang terbatas.

Foto Didis Mardisna.
Bupati dan Ketua DPRD Kuansing menandatangani berita acara paripurna Jawaban Pemerintah
Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2018



Selanjutnya terkait pandangan fraksi Golkar terhadap rencana pemerintah daerah menganggarkan kembali bantuan bibit kelapa sawit sebanyak 177.795 batang untuk masyarakat yang menurut fraksi partai Golkar agar Pemda Kuansing melalui OPD terkait dapat menentukan zona-zona terhadap penanaman bibit kelapa sawit bila tidak maka dikhawatirkan akan terjadi konversi lahan persawahan dan kawasan hutan menjadi kebun, menurut Bupati Mursini pihaknya sangat setuju atas usulan dan masukan tersebut.

Oleh sebab itu kata Bupati, saat seleksi calon petani yang akan menerima bantuan tersebut, itu ditinjau langsung lahan petani yang akan ditanam sehingga apabila dijumpai lahan pangan atau persawahan maka akan diganti dnegan petani lain.

Berikutnya terkait usulan fraksi Golkar yang meminta agar pemerintah daerah menempatkan Satpol PP untuk menjaga aset seperti bangunan tiga pilar walaupun pemerintah daerah berdalih belum ada serah terima dari pihak rekanan kepada pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kaedah yang berlaku.

Sedangkan terkait pembayaran gaji guru MDA dan guru surau yang dilimpahkan ke dana desa oleh Pemerintah daerah menurut Bupati merupakan solusi yang dipandang cukup ideal karena hal tersebut sudah disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kemudian terhadap permintaan fraksi Golkar yang meminta kepada Pemerintah daerah untuk membayar sisa hutang bangunan tiga pilar berdasarkan hasil audit BPKP, dijelaskan Bupati Mursini bahwa pelaksanaan audit BPKP untuk dua bangunan tiga pilar yaitu hotel dan UNIKS sudah keluar dan hasilnya terjadi kekurangan pekerjaan, kelebihan bayar terhadap pekerjaan, penggantian terhadap aset yang hilang dan rusak, serta kewajiban membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pihak kontraktor melalui pejabat pembuat komitmen yang melaksanakan kegiatan pembangunan pada tahun 2014-2015, namun permasalahan timbul, terjadi karena pejabat pelaksana terdahulu masih belum melaksanakan rekomendasi hasil audit BPKP tersebut.

Sedangkan untuk 2 bangunan lainnya yaitu pasar tradisional berbasis modern dan prasarana mesjid agung Kuansing saat ini masih dalam usulan untuk dilakukan audit oleh BPKP.

Selanjutnya mengenai penerimaan tenaga honor berjumlah 5300 oran yang juga dipertanyakan fraksi Golkar, kata Bupati Mursini hal ini masih baru pada tahap pengalokasian anggaran di masing-masing OPD, sedangkan untuk jumlah, tetap memperhatikan rencana kebutuhan.

Kemudian untuk mekanisme penerimaannya sambung Mursini, dapat berasal dari yang sudah pernah dan memohon kembali serta yang baru memohon.

Berikutnya dari Fraksi PPP yang meminta agar kegiatan yang dilakukan dalam APBD 2018 ini jangan ada satupun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta pemberian bibit sawit agar mutu dan kualitasnya terjaga, jawaban Mursini, bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kemudian, PPP meminta agar penerimaan tenaga honor supaya tidak ditunda lagi oleh pemerintah daerah, kata Bupati itu akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan melalui seluruh OPD yang ada.

Selanjutnya mengenai ruko yang terbengkalai di sekitar taman jalur, kata Bupati saat ini pemerintah daerah sudah merencanakan penataan areal tersebut sebagai bagian dari penataan aset daerah untuk mendukung pariwisata.

Dari fraksi Gerindra yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan bibit sawit yang belum terealisasi secara baik, menurut Bupati bahwa kegiatan ini masih berjalan dan dirinya memastikan bahwa bibit sawit yang disalurkan ke masyarakat memenuhi standar teknis dan berkualitas.

Terkait saran fraksi Gerindra agar Pemkab Kuansing memberikan pembangunan aspal secara merata dan adil untuk seluruh kecamatan kata Bupati bahwa pembangunan infrastruktur mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kuansing, namu dilaksnaakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas karena kemampuan keuangan daerah terbatas.

Foto Didis Mardisna.
Bupati dan unsur pimpinan DPRD Kuansing saat mengikuti Paripurna Jawaban Pemerintah
Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang R-APBD 2018



Untuk saran fraksi Gerindra yang meminta agar pembangunan ekonomi masyarakat tidak terfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit saja, namun juga perlu pembinaan dan bantuan untuk petani tanaman pangan, Bupati mengatakan bahwa di 2018 ini Pemda berencana akan memberikan bantuan benih padi seluas 200 hektar dari dana APBD, sedangkan dari APBN 4000 hektar dan APBD Propinsi 327 hektar, dengan demikian hampir seluruh sawah di Kabupaten Kuansing ini mendapat bantuan benih dari pemerintah.

Berikutnya terkait destinasi wisata unggulan yang belum dianggarkan oleh pemerintah, menurut Bupati bahwa penganggaran untuk pembangunan pariwisata tidak hanya pada OPD pariwisata saja karena pembangunan sarana penunjang jalan menuju destinasi wisata dianggarkan di OPD lain seperti pekerjaan umum dan penataan ruang dan bersifat lintas sektoral.

Jawaban dari pandangan fraksi PBB yang menyarankan agar pemda melakukan kros cek setelah hampir dua tahun berjalan masa RPJMD 2016-2021 sebagai kontrol terhadap kepastian pencapaian visi dan misi daerah dalam setiap tahun kata Bupati akan dilaksanakan melalui OPD terkait bahkan bila dipandang penting akan dibentuk tim percepatan pencapaian target RPJMD.

Selanjutnya jawaban atas pandangan fraksi demokrat terkait pengadaan meubiler untuk SD Negeri 002 Teluk Kuantan dan SDN 001 Muara Lembu serta pembangunan gedung kelas jauh SMP Negeri desa kebun lado, kata Bupati hal ini menjadi prioritas pemda Kuansing namun akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Masih dari Demokrat, untuk pembangunan pagar puskesmas Muara Lembu pada tahun 2018 dapat disampaikan bahwa untuk pembangunan tersebut belum terakomodir namun akan dipertimbangkan ke depan, karena keterbatasan anggaran.

Kemudian dari PAN yang menilai bahwa pendirian ritel modern harus sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku dan berharap OPD terkait bertindak tegas hal itu kata Bupati akan dilaksanakan melalui OPD terkait.

Selanjutnya pandangan dari fraksi PKB plus yang belum melihat kegiatan yang terkait bidang perindustrian dan perdagangan yang menyangkut terhadap masyarakat secara langsung dan kedepan diharapkan menonjolkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat , hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan kedepan.

Kemudian terkait usulan Fraksi PKB Plus terhadap dana BOS SMA/SMK agar diakomodir pada APBD tahun 2018 dan dikoordinasikan dengan baik kepada Pemprov Riau, hal ini sebut Bupati akan dikonsultasikan dengan Pemprov Riau dan BPK RI.

Sementara pandangan dari Partai Nasdem yang mengharapkan pemerintah untuk menggali potensi yang dapat meningkatkan PAD, hal ini kata Bupati pihaknya terus berusaha dengan kemampuan yang ada.

Kemudian, berkenaan dengan bidang tenaga kerja agar OPD terkait memaksimalkan Perda dalam rekrutmen karyawan bagi perusahaan dan pelaksanaan program untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja akan menjadi perhatian pemerintah.

Kemudian terkait pandangan dari fraksi perjuangan Hanura yang mengaku belum melihat grand desain pariwisata Kuansing secara serius, hal ini kata Bupati pihaknya telah melakukan pembangunan pariwisata yang dilakukan lintas sektoral seperti pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.(ADV/Ultra Sandi)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved