Jum'at, 22 Maret 2019  
Nasional / Larang Mahasiswa Ikut Demo Ahok, BPI: Rezim Jokowi Kebiri Demokrasi!
Larang Mahasiswa Ikut Demo Ahok, BPI: Rezim Jokowi Kebiri Demokrasi!

Nasional - - Kamis, 03/11/2016 - 16:32:17 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, surat Kemendikbud melarang mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi seIndonesia mengikuti aksi demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November 2016 di Istana Negara mendapat protes keras publik.

Pasalnya, hal tersebut mengartikan jika Pemerintahan Jokowi anti kritik dan mengebiri hak menyampaikan pendapat mahasiswa atas persoalan dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Cagub DKI Jakarta 2017 Basuki T Purnama alias Ahok.

"Rezim Jokowi semakin keliru dalam menyikapi persoalan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, dengan melarang mahasiswa melakukan demostrasi, seharusnya Pemerintah Jokowi tersebut segera memproses dugaan kasus penitaan tersebut bukan melarang mahasiswa untuk aksi, karena jika demikian apa beda rezim saat ini dengan orba?," tutur Panji dalam rilisnya.

Panji menilai, kasus tersebut akan menjadi bola panas terus menerus jika Jokowi dan penegak hukum tidak segera memberikan kepastian dalam proses kasus Ahok, dan perlu diingatkan jika kasus  tersebut tidak diselesaikan secara cepat dan tepat, maka bukan tidak mungkin kasus ini mengenalisir menjadi suatu akibat yang buruk atau menjadi suatu catatan peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, akibat dari kekuasaan yang berpihak kepada satu orang dan mengabaikan rasa keadilan rakyat.

"Jika rezim Jokowi ingin berdemokrasi secara benar sesuai kontitusi seharusnya Pemerintah pun mendengar aspirasi dan berkewajiban menjaga dan membuka jalan bagi setiap orang bahkan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan  jangan sampai dibatasi bahkan dilarang, sebab pelarangan Kemendikbud agar tidak melakukan aksi, akan berakibat banyaknya perlawanan dan bukan tidak mungkin memicu serta menggerakan lebih banyak mahasiswa turun ke jalan untuk membela hak demokrasinya yang mulai dikebiri rezim Jokowi," tutup Panji.(Rls)



Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved