Selasa, 12/11/2019  
Nasional / Rencana Jokowi Sederhanakan Birokrasi Bikin Eselon III dan IV Resah
Rencana Jokowi Sederhanakan Birokrasi Bikin Eselon III dan IV Resah

Nasional - - Senin, 28/10/2019 - 12:34:08 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengungkapkan bahwa rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas jumlah lapisan eselon di pemerintahan telah membuat sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) resah.

"Kalau eselon III dan IV sudah mulai pada resah, sudah pada bertanya ke saya benar enggak Pak Presiden mau motong eselon III dan IV? Jadi sudah mulai bertanya-tanya," ujar Ketua Umum Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh, Minggu (27/10/19).

Di samping itu, kata Zudan, para ASN juga bertanya kapan kebijakan itu akan diterapkan dan bagaimana nasib para pejabat eselon III dan IV. "Kalau mau difungsionalkan itu ke mana, dan kapan pelatihannya," katanya seperti dilansir tempo.co.

Sebab, lanjut Zudan, untuk menjadi pejabat fungsional, ASN perlu melewati pelatihan terlebih dahulu. ASN, menurutnya, tidak bisa langsung masuk ke jabatan fungsional lantaran membutuhkan orientasi sesuai dengan jabatan yang diisi. Pasalnya, semua jabatan membutuhkan kapasitas dan ilmu yang khusus.

Karena itu, Zudan mengingatkan bahwa kebijakan itu mesti diambil dengan memegang prinsip komprehensif, dikaji, dievaluasi, dan tidak terburu-buru. Selain itu, dipersiapkan pula mitigasi risikonya.

"Ini juga kan perlu ada perubahan regulasi karena kan di Indonesia itu meletakkan kewenangan adalah kepada pejabat struktural, lantaran desain birokrasi kita pada jabatan," kata Zudan.

Karena itu, agar tidak ada kekosongan hukum, Zudan ingin kebijakan ini disiapkan dan disimulasikan dengan benar dan rapi. Salah satunya, ia menyarankan adanya uji coba untuk satu hingga dua kementerian atau pemerintah daerah terlebih dahulu dan dimitigasi dulu risikonya.

"Juga nantinya, setiap kewenangan harus ada pejabat yang menangani. Apakah pejabat fungsional diberi tambahan tugas, misalnya fungsional tapi punya kewenangan tertentu," tutur Zudan.

Zudan juga mewanti-wanti agar rencana Presiden Jokowi memangkas lapisan eselon tidak sampai mengurangi kesejahteraan ASN. "Jangan sampai kesejahteraan ASN berkurang. Nanti jabatannya hilang, belum jadi pejabat fungsional, penghasilannya pasti berkurang," katanya.

Karena itu, ia mengatakan, jabatan fungsional itu juga mesti disiapkan terlebih dahulu. Di samping itu, Zudan mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang ada saat ini pun tunjangan untuk pejabat fungsional lebih rendah dari pegawai struktural.

Dengan demikian, ia meminta agar perubahan pada struktural itu tak memengaruhi pendapatan. Misalnya, eselon III atau eselon IV yang dijadikan pejabat fungsional nantinya tunjangannya tetap setara dengan tunjangan eselon sehingga pendapatannya tetap setara.

Kalau itu tidak dilakukan, Zudan khawatir kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak di tubuh pegawai pelat merah. Malahan kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif dengan keinginan Presiden Jokowi.

"Karena kan sekarang teman-teman saya itu tunjangan dipakai untuk angsuran rumah, angsuran sepeda motor, untuk bayar kuliah anak-anak, ongkos, itu sudah gunakan itu. Kalau tunjangan struktural enggak ada, tunjangan fungsional jauh lebih kecil, itu tidak akan mencukupi, kesejahteraan turun," katanya.

Turunnya kesejahteraan ASN, dikhawatirkan Zudan akan membuat kinerja mereka menjadi tidak optimal. "Karena pulang kerja nyambi kerja lagi. Capek, lalu jadi tidak optimal. Itu problem yang harus dicermati pemerintah," katanya. (sr5, in)




Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved