PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berusaha memperkecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di tahun 2017 ini di bawah 10 persen. Karena itu, rasionalisasi anggaran diarahkan untuk menggenjot realisasi anggaran.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, di Pekanbaru, Senin (21/8). Menurutnya, pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas serapan anggaran.

Dalam konsultasi itu, Kemendagri menyarankan agar Silpa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau jangan lebih dari 10 persen. "Dalam penilaian penyelenggara pemerintahan, Silpa yang baik itu di bawah 10 persen," terang Hijazi.

Hijazi menambahkan Pemprov Riau telah melakukan langkah besar dari tahun ke tahun pada penyerapan anggaran. Di tahun 2014, penyerapan APBD Riau hanya 55 persen. Lalu, di tahun 2015 naik menjadi 68 persen. "Tahun lalu, realisasi anggaran kita mencapai 84 persen dengan Silpa 14 persen," imbuhnya.

Meski begitu, lanjut Hijazi, loncatan itu dinilai masih kurang, karena Silpa masih di atas 10 persen. "Karena itu, di tahun ini kita targetkan Silpa di bawah 10 persen," tegas Hijazi.

"Kalau tahun ini Silpa kita targetkan Rp1 triliun, namun kita berusaha di bawah itu, sekitar Rp800 miliar. Target itu harus kita sepakati bersama DPRD Riau. Jadi karena alasan ini lah kita lakukan rasionalisasi," katanya.

Untuk mengejar target itu, tambahnya, diperlukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp600 miliar. Melalui rasionalisasi ini, skala prioritas program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dibahas kembali.

"Jadi mereka (OPD) harus kaji itu (rasionalisasi). Keputusan ini bukan keputusan sepihak, tapi keputusan bersama. Malahan nanti finalnya di DPRD. Rasionalisasi ini terjadi ini kan atas keputusan masalah lalu. Dulu serapan APBD kita lambat, sekarang malah melebihi perhitungan," katanya. (sr5, in)