PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku sudah lelah mengurus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Pemprov Riau minta kepastian pusat soal nasib RTRW Riau yang sampai sekarang ini masih 'digantung'.

Demikian diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (14/3/18) di Pekanbaru. "Sekarang kan ada pak Dirjen ATR/BPN ke sini (Riau), kita akan melaporkan atas sikap pemerintah pusat (terhadap RTRW Riau). Kita sudah capek juga dengan urusan KLHS itu. Jadi kita minta kepastian," kata Ahmad Hijazi.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembahasan KLHS yang menjadi syarat RTRW bisa dilaksanakan sudah selesai dilakukan. Namun hasil ekstensi dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum ada kejelasan.

Hanya saja asistensi dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sampai sekarang belum selesai.

"Kalau dari tatanan yang kita lakukan  sudah selesai, namun asistensi dan evaluasi LHK itu belum juga tuntas sampai sekarang. Itu saja masalahnya," ungkapnya.

Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak menghambat proses pembangunan di Provinsi Riau. Karena status RTRW Provinsi Riau sampai saat ini masih dalam status asistensi untuk dilakukan KLHS.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, pembangunan Riau harus terus berjalan kendati RTRW masih status asistensi.

"Silahkan saja lakukan asistensi, tapi itu cukup dibagian area yang dikaji saja, jangan sampai berdampak kepada bagian lainnya yang tak ada hubungannya dengan yang sedang dikaji itu, sehingga membuat pembangunan di Riau terhambat," kata Aherson.

Dikatakan Ketua Fraksi Demokrat Provinsi Riau ini, jangan sampai masalah RTRW ini membuat perkembangan di Riau terhambat secara menyeluruh, apalagi proses hanya tinggal administrasi.

Ia juga membantah adanya keluhan dari daerah Riau, baik legislatif atau pun eksekutif, terkait lambannya proses kerja KLHK dalam melakukan asistensi KLHS tersebut.

"Ini bukan masalah mengeluh. Barangkali kita sudah capek dan pesimis dengan proses yang dijalankan KLHK itu. Apalagi ini sudah cukup lama," imbuhnya.

Ia juga meminta agar pihak Pemprov Riau terus mendesak proses KLHS tersebut, dan diskusikan dengan KLHK, apa lagi kekurangan yang harus dipenuhi. "Kita berharap ini bisa disegerakan, karena ini sudah cukup lama prosesnya," tegasnya. (sr5, in)