Selasa, 20 08 2019  
Gubernur Riau Ungkap Ketentuan Pengambilan Mobil Dinas yang Sempat Dikandangkan

Advetorial Pemprov Riau - - Senin, 10/06/2019 - 17:52:07 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Gubernur Riau Syamsuar menegaskan bahwa hari ini adalah hari pertama pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk masuk kerja dan tidak ada alasan untuk membolos kecuali sakit.

Hal ini disampaikannya kepada awak media usai apel pagi perdana setelah libur lebaran, Senin (10/6/19).

“Jadi inikan pegawai ada hak dan kewajiban, jadi kewajiban hari ini kan sudah masuk kantor. Kami belum tahu ini ada berapa jumlah setiap SKPD. Tadi sudah saya perintahkan kepala badan kepegawaian agar nanti melaporkan kepada kami, semua pegawai yang ada dimasing-masing OPD, sehingga kami tahu OPD mana yang hadir seluruhnya, dan OPD mana yang tidak hadir. Itu juga bagian dari evaluasi kepada kepala dinas yang bersangkutan,” jelas Syamsuar.

Sementara itu, terkait mobil-mobil dinas yang dikandangkan di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau kini sudah bisa diambil oleh yang bersangkutan. Namun mobil dinas yang bisa diambil ada syaratnya, yaitu mobil dinas yang sudah lunas pajaknya.

“Sepanjang sesuai peruntukkan, hari ini sudah bisa dibagikan. Tapi dengan syarat, cek pajaknya, karena diduga masih ada kendaraan dinas yang masih belum bayar pajak. Maka tadi saya bilang seharusnya ini tidak boleh terjadi karena namanya pegawai dan mereka tahu keharusan membayar pajak dan mereka tidak bayar pajak,” katanya.

Namun Syamsuar belum mengetahui jumlah pasti berapa mobil dinas yang menunggak pajak.

“Saya minta cek nanti kepada Dispenda. Mana yang belum bayar pajak tidak boleh diberikan kepada yang bersangkutan walaupun itu memang hak dia,” katanya, di tribun.

Diberitakan sebelumnya, saat masa lebaran, seluruh mobil dinas milik pemerintah Provinsi Riau harus dikandangkan di Halaman Rumah Dinas Gubernur Riau, karena ada larangan tegas yang melarang mobil dinas digunakan untuk mudik lebaran.

Hal ini sesuai instruksi langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar soal larangan pejabat dan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.

Termasuk mobil dinas gubernur dan wakil gubernur.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan mengandangkan mobil dinas tersebut akan dilakukan mulai H-1 cuti lebaran hingga cuti lebaran berakhir.

Namun hal ini tidak berlaku bagi kendaraan dinas operasional yang memang ada surat tugasnya untuk kendaraan operasional untuk pengawasan arus mudik lebaran atau menjaga keamanan lingkungan.

Seperti yang ada di dinas perhubungan dan Satpol PP. (sr5, tn)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved