INHIL, situsriau.com - Kabupaten Indragiri Hilir menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 Kategori Zona Hijau terhadap standar pelayanan publik. Anugerah tersebut diberikan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, di Auditorium TVRI Jakarta Pusat, Senin (10/12/18).
“Anugerah ini adalah apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Inhil yang telah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, teruslah berinovasi dan tunjukkan dedikasi sebagai pelayan masyarakat,” pinta Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan seusai menerima anugerah.
Bupati mengaku, sangat gembira atas perolehan ini. Dia mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Saya sangat apresiasi dengan hasil ini dan kedepan akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hasil yang sudah ada saat ini ke arah yang lebih baik," katanya.
Lebih lanjut, Bupati juga berkomitmen akan mengevaluasi dinas-dinas yang nilai pelayanannya publiknya masih rendah, agar bisa memperbaiki secepatnya agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Selain Kabupaten Inhil, sejumlah kabupaten di Provinsi Riau juga memperoleh predikat dengan nilai berbeda, yakni Kabupaten Inhu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan.
Penganugerahan oleh Ombudsman ini juga diberikan kepada sejumlah lembaga kementerian juga mendapatkan Anugerah Predikat Kepatuhan yang dinilai dan diperiksa Ombudsman RI.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan penganugerahan Ombudsman RI sebagai lembaga negara kepada pemerintah pemberi pelayanan publik adalah sebagai bentuk pengingat agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Ombudsman sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap pelayanan publik dengan tujuan mengingatkan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Pemberian Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 tersebut turut disaksikan Menteri koordinator hukum dan HAM, Menteri pertahanan RI, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan.(Adv)
(1).jpg)