Jum'at, 29 Maret 2024  
Dengan Program KoPiBen, Laporan Keuangan Lebih Baik dan Transfer Pusat Ke Kuansing Jadi Lancar

Advetorial Kuantan Singingi - - Selasa, 14/04/2020 - 14:28:20 WIB

TELUK KUANTAN, situsriau.com- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi telah menerapkan program Konsultasi dan Pendampingan Bendahara (KoPiBen). Program ini resmi dilounching pada Juli 2019 lalu.

Sekarang, program ini tidak hanya melayani bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tapi juga sudah melayani bendahara Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah. Bahkan mulai tahun ini, KoPiBen juga akan melayani bendahara Pemerintah desa.

"Tahun ini kita mulai melayani bendahara desa," kata kepala BPKAD Kuansing, Hendra, AP, M.Si.

Menurut Hendra, Program ini memang jadi pegangan para bendahara di lingkungan Pemkab Kuansing yang mengelola dana pemerintah. Dengan program ini, para bendahara bisa menyusun laporan keuangan tepat waktu.

Dikatakannya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang ada saat ini terlihat lebih parktis dan efektif untuk percepatan laporan pertanggungjawaban. Namun, secara teknis banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh bendahara. Diantaranya, banyaknya kesalahan dalam penginputan transaksi belanja oleh bendahara ke SIPKD. Ini dikarenakan pemahaman belum optimal.

"Masih kurang pelatihan dan pembinaan, jadi sering terjadi kesalahan dalam pengimputan. Ketika verifikasi bidang akutansi, banyak yang harus diperbaiki. Sehingga telat kita ngasih laporan,"kata Hendra.

Program KoPiBen ini memiliki empat bagian. Pertama Pojok KoPiBen. Dalam program ini, BPKAD Kuansing menyediakan ruangan khusus untuk konsultasi dan pendampingan di kantor BPKAD.

Gambar mungkin berisi: 5 orang, orang duduk, orang makan dan dalam ruangan
Kepala BPKAD Kuansing, Hendra, AP, MSi (Baju hitam) saat pertemuan di Pojok KoPiBen BPKAD Kuansing


Kedua, WhatsApp KoPiBen dan KoPiBen Online. Jenis ini yakni memanfaatkan media WhatsApp sebagai sarana untuk konsultasi dan pendampingan dengan membuat sebuah group. WhatsApp KoPiBen yang anggotanya terdiri dari seluruh pengelolan Program KoPiBen dan seluruh bendahara pengeluaran di OPD termasuk bendahara FKTP, bendahara dana Bos dan bendahara Dana Desa. "Disini tim KoPiBen kita yang kerap kerja sampai malam. Karena terjadi tanya jawab dalam group WA itu," kata Hendra.

Ketiga, ada PocketBook KoPiBen. Ini berupa kamus kecil yang berisi ringkasan modul akuntansi yang dapat membantu bendahara saat melakukan input data. Modul akuntansi yang terdiri dari modul penatausahaan dan modul pertanggungjawaban yang mengacu pada aplikasi SIPKD.

Terakhir, ada KoPiBen RoadShow. Sesuai dengan namanya, program ini yaitu kegiatan sosialisasi langsung ke OPD, puskesmas, kecamatan, sekolah maupum desa. Dalam acara tersebut, langsung dilakukan konsultasi dan pendampingan. Program ini sendiri digerakkan bidang Akutansi BPKAD Kuansing. Ada sebanyak 21 orang di dalam tim ini.

Walau baru berjalan Juli 2019, Hendra mengklaim program ini sudah berdampak pada pelaporan keuangan. Ia mengklaim seluruh OPD di Pemkab Kuansing tidak ada lagi telat membuat laporan keuangan, baik laporan bulanan, triwulan dan semester.

Laporan pertanggungjawaban setiap OPD dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelum ada program ini, pada 2018 lalu, hanya terdapat 8 OPD yang menyampaikan laporan peranggungjawaban tepat waktu dari 41 OPD. "Setelah ada program ini seluruh OPD sudah buat laporan dan alhamdulillah tepat waktu semua," terangnya.

Setelah OPD menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke BPKAD sebagai bendahara Pemkab Kuansing, maka BPKAD juga membuat laporan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat. BPKAD juga membuat laporan per bulan.

Laporan OPD yang tepat waktu membuat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi lancar. Kala laporan OPD telat, pencairan kerap tertunda."Alhamdulillah transfer pusat (DAK dan DAU) berjalan lancar. Dulu ada beberapa kali penundaan," terangnya.

Selain itu, Hendra juga mengklaim program KoPiBen ini berefek pada temuan BPK dilaporan keuangan Pemkab Kuansing. Katanya, semakin bagus laporan yang dibuat dan sesuai sistem akuntansi internal pemerintah, tentu menunjukkan sistem pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan makin baik

Selanjutnya, Hendra menceritakan bahwa program KoPiben ini merupakan sebuah inovasi. Program ini pun sedang diusulkan ke pemerintah pusat. "KoPiBen ini juga sebagai salah satu inovasi daerah yang di usulkan ke MenpanRB," kata Hendra.

Ia menceritakan proses lahirnya program ini yaitu saat Kabid Akutansi BPKAD Kuansing mengikuti pelatihan kepemimpinan (PIM) ke 3."Saat itu, Saya tantang kabid Akuntansi buat proyek perubahan yang membuat sebuah program yang bisa menjadi wadah untuk bendahara. Maka muncullah program KoPiBen ini," terangnya.

Program ini pun menjadi salah satu proper terbaik di angkatan PIM tersebut. Sehingga diusulkan salah satu inovasi daerah ke Pusat."Setiap peserta PIM kan membuat inovasi layanan publik. KoPiBen menjadi yang terbaik," ucapnya.

Ia pun berharap, kedepan bukan hanya lingkup bendahara saja, tapi juga akan dikembangkan untuk bidang lain seperti anggaran dan aset serta lainnya.

Bupati Kuansing, Mursini saat melounching awal Juli 2019 lalu sangat mendukung program ini. Sebab membantu bendahara OPD-OPD. 


Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang berdiri
Bupati Mursini saat meresmikan program KoPiBen BPKAD Kuansing, Juli 2019 lalu


Sebaliknya, Program KoPiBen yang dijalankan BPKAD Kuansing ini juga disambut baik para bendahara di lingkungan Pemkab Kuansing. Seperti yang disampaikan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kuansing, Taufik Kusnan mengatakan bahwa program KoPiBen sangat membantu dalam pelaporan keuangan. Apalagi ada konsultasi dan pendampingan. "Sangat membantu kami (bendahara). Apalagi ini ada konsultasi dan pendampingan. Sebelumnya kan enggak ada," kata Taufik.

Sebelum ada program ini, dalam penyusunan pelaporan, pihaknya langsung menemui bidang Akutansi BPKAD. Proses pertemuan bisa berulang-ulang. Nah dengan program ini, konsultasi bisa lewat online dengan menggunakan group WhatsApp sebagai sarana. Bisa konsultasi terkait penyusunan laporan keuangan.

"Jadi kita sangat terbantu. Apalagi bendara Puskesmas. Soalnya kan jauh-jauh juga mereka. Jadi enggak mesti datang ke Taluk Kuantan. Bisa online kan," ucapnya.

Bila dalam laporan masih ada yang kurang lengkap, pihak KoPiBen bisa menginformasikan didalam group WhatsApp. Begitu juga sebaliknya.

Ia juga mengatakan di group WhatsApp KoPiBen ini, bukan hanya sekedar konsultasi. Pihak KoPiBen juga mau menshare bila ada perubahan terbaru dalam pelaporan keuangan.


Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan dalam ruangan
Foto bersama usai pertemuan di Pojok KoPiBen BPKAD Kuansing


Dulu, terangnya, format pelaporan keuangan itu kerap berubah-ubah. Sehingga pihaknya kerap telat memberi laporan karena belum paham.

"Dulu sering telat ngasih laporan bulanan. Sekarang enggak. Diingatkan pihak KoPiBen. Yang bulanan, triwulan dan semester," ucapnya.

Di Dinkes sendiri cukup banyak jenis anggaran yang harus dilaporkan. Selain dari APBD, juga ada dari pusat. Seperti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).(Advetorial/BPKAD/Ultra)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved