PASIR PANGARAIAN, situsriau.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu. ASN harus netral.

"Tindakan ASN itu harus meniru sikap TNI dan Polri yang sudah lama bersikap netral pada setiap pesta demokrasi," ujar Bupati Rohul, H Sukiman, di Pasir Pangaraian, belum lama ini.

Sukiman menyebut ada 10 poin dalam pakta integritas yang harus ditaati seluruh ASN di lingkungan Pemkab Rohul termasuk kades pada Pilgub 2018 dan Pemilu 2019. Bagi ASN yang ketahuan terlibat politik praktis tentunya  akan diberikan sanksi, mulai sanksi ringan, sanksi sedang sampai sanksi berat.

"Semua ini adalah demi terciptanya suatu pemilihan kepala daerah yang aman, tertib dan lancar, sehingga benar-benar rakyat itu memilih dengan hati nurani, bukan karena disuruh oleh orang lain, karena dibayar, karena diberi sesuatu," kata Sukiman.

Mantan Dandim di Kabupaten Indragiri Hilir ini mengatakan, pengawasan netralitas ASN dilakukan jajaran di bawah Sekdakab Rohul. "Yang paling penting memberikan penekanan kepada ASN yang ada di lingkungan kita ini untuk mentaati 10  poin pakta integritas ini," kata Sukiman.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan SAg MP, menyebutkan, ada komitmen dari seluruh kepala daerah di Riau, khususnya di Rohul untuk betul-betul berjalan penuh dengan integritas dan zero pelanggaran. Ia berharap, indikasi pelanggaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Rohul, tidak perlu lagi terjadi ke depan.

Diakui Rusidi, sanksi terhadap ASN yang diindikasi melakukan pelanggaran tidak menjadi kewenangan Bawaslu, namun kewenangan lembaga terkait ASN.

"Kita hanya mengumpulkan bukti, kemudian membuat kesimpulan. Dan kalau sudah ada kesimpulan, maka kemudian kita rekomendasikan kepada pihak berwenang," kata Rusidi. (adv/humas)