Rabu, 24 Oktober 2018  
Politik / Dinilai Aneh, Kepala Daerah Deklarasi Dukungan ke Jokowi-MA Saat Utang Pusat ke Riau 2,6 T
Dinilai Aneh, Kepala Daerah Deklarasi Dukungan ke Jokowi-MA Saat Utang Pusat ke Riau 2,6 T

Politik - - Rabu, 10/10/2018 - 22:52:25 WIB

PEKANBARU, situsriau.com- Keputusan Kepala Daerah se-Riau yang mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilres mendatang, memicu keheranan sejumlah kalangan. Pasalnya, utang Pemerintah Pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada Provinsi Riau Rp 2,6 triliun, yang berasal dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) hingga kini belum juga ada titik terangnya.

Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Riau, Tengku Zulmizan Assegaf mengatakan, sangat dimaklumi dukungan diberikan kepala daerah terhadap pasangan Jokowi-Maruf Amin, secara eksplisit.Namun, Caleg DPR RI dari Daerah pemilihan (Dapil) Riau 2 ini mengatakan ada keanehan dengan dukungan tersebut.

"Cuma agak aneh saja, belum lama para kepala daerah di Riau teriak-teriak karena kekurangan dana di APBD, eh sekarang malah menyatakan dukungan buat Jokowi satu periode lagi," kata Zulmizan.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Pelalawan ini mengatakan, baru di zaman Jokowi menjadi presidenlah, tak ada sama sekali APBD-Perubahan. "Alasannya, pusat tak ada dana. Belum lagi tunda bayar (Utang) dan tunda salur DBH Migas mencapi Rp 2,6 triliun," kritiknya.

Akibatnya, pemerintah dan rakyat Riau megap-megap sesak nafas dampak dari kebijakan dilakukan Jokowi terhadap Riau."Eh .. Hari ini semuanya kompak berbondong-bondong mendukung kelanjutan rezim yang telah membuat mereka mengeluh. Aneh saja," ujarnya.

Zulmizan meyakini, apa yang dilakukan kepala daerah tersebut, memiliki arti tak ada apa-apanya bagi rakyat Indonesia, terutama Riau. "Rakyat Riau sudah cerdas membaca fenomena ini. Mereka memaklumi tindakan pemimpin mereka. Namun, mereka tahu bagaimana seharusnya bersikap saat Pilpres 17 April 2019 mendatang," tuturnya.


Hal senada juga disampaikan Ketua Rumah Perubahan Provinsi Riau, Miftah N Sabri. Menurutnya, seharusnya, para kepala daerah berjumlah 13 sesuai kabupaten dan kota plus gubernur tidak hanya kumpul-kumpul untuk dukung Jokowi-Maruf Amin semata saja.

"Lebih baik, kumpul-kumpul dilakukan Gubernur Riau terpilih, beserta kepala daerah lainnya, membahas Dana Bagi Hasil Migas Riau belum dibayarkan Jokowi. Itu lebih penting," katanya. (sr3,ron)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved