JAKARTA, situsriau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai produksi surat suara yang akan dipakai dalam Pemilu 2019. Total surat suara yang dicetak sebanyak 939.879.651 lembar.

Surat suara itu akan digarap enam konsorsium di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Di DKI, digarap konsorsium PT Aksara Grafika Pratama sebanyak 68.176.374 lembar, konsorsium PT Balai Pustaka sebanyak 139.894.529 lembar, dan konsorsium PT Gramedia sebanyak 292.019.984 lembar.

Kemudian di Jatim, digarap konsorsium PT Temprina Media Grafika sebanyak 255.019.544 lembar dan konsorsium PT Puri Panca Pujibangun sebanyak 107.714.950 lembar. Sedangkan di Sulsel digarap konsorsium PT Adi Perkasa Makassar sebanyak 77.054.270 lembar.

Tiap konsorsium itu memiliki percetakan dengan perusahaan yang berbeda-beda. Total lokasi percetakan untuk surat suara sebanyak 35 titik.

"Hari ini (kemarin) adalah hari pencetakan surat suara perdana, serentak di Makassar, di Surabaya, dan di Jakarta," ucap Komisioner KPU, Ilham Saputra saat mengecek proses pencetakan dari Konsorsium PT Gramedia di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Minggu (20/1).

PT Gramedia memimpin kerjasama operasi (KSO) dengan anggota PT Medan Media Grafika (Medan), PT Bawen Mediatama (Semarang), PT Antar Surya Jaya (Surabaya), PT Bosowa Media Grafika (Makassar), dan PT Pura Barutama (Kudus). Dari jatah 292.019.984 lembar surat suara yang menjadi tanggung jawab konsorsium itu, PT Gramedia akan mencetak 138 juta lembar surat suara.
"Jumlah tersebut masih bisa menyesuaikan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ditetapkan KPU," ucap Direktur Gramedia Printing Group, Hari Susanto seperti dilansir detikcom.

Pencetakan akan selesai pada Maret 2019. Surat suara yang dicetak terdiri dari lima model, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Ketua KPU, Arief Budiman juga turun langsung meninjau proses pencetakan surat suara di Jatim. Dalam pencetakan hari pertama ini, Arief mengatakan ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh konsorsium yang dipercaya mencetak surat suara.

"Pertama tentu kualitasnya ya, jadi saya berharap mereka mencetak sebagaimana spek yang sudah dikirim KPU. Jadi logo partai itu sesuai dengan soft file yang dikirim oleh partai-partai," kata Arief di PT Puri Panca Pujibangun, Karangpilang, Surabaya.

Arief melanjutkan, untuk foto para kandidat, baik itu Pilpres dan Pemilu DPD harus sesuai dengan file yang dikirim. Arief menegaskan jangan sampai ada tone warna yang berubah. Selain itu, Arief mengingatkan percetakan agar jumlah surat suara harus pas.

"Yang kedua jumlahnya, jadi kualitasnya kemudian jumlahnya. Tadi sudah diingatkan jumlahnya harus tetap karena khusus untuk logistik surat suara, itu ada pidananya. Kurang lebih tak boleh. Harus pas," tambahnya.

Ketiga, Arief menegaskan bahwa proses distribusi surat suara juga harus tepat. Bagi Arief, surat suara yang telah siap harus dikirim pada alamat yang benar.

"Ketiga distribusinya, distribusinya tidak boleh salah alamat. Karena Pemilu, proporsional, ada dapil-dapilnya. Maka surat suara itu hanya berlaku di dapil itu. Kalau surat suara terkirim ke dapil lain. Maka surat suara itu tidak akan bisa dipakai. Jadi pastikan distribusinya tepat," pesannya.

Terakhir, Arief mengatakan surat suara penting untuk sampai tepat pada waktunya. Percuma saja jika sudah memenuhi tiga unsur tersebut, namun waktu pengirimannya telat.

"Yang terakhir itu tepat waktu. Kualitasnya bagus, jumlahnya pas, ngirimnya tepat sasaran, tapi waktunya sudah terlewat. Nah itu sudah tak bisa dipakai," paparnya.

Arief juga menambahkan, sejak dimulai, tahap pencetakan akan mendapatkan pengawasan ketat dari KPU. KPU pun tak melakukannya seorang diri, tetapi akan dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Kepolisian RI.

"Jadi empat hal ini penting dilakukan produsen. KPU dan Bawaslu akan mengikuti proses produksi hingga distribusi. Diamankan oleh kepolisian," pungkasnya.

Pengamanan akan dilakukan 1 x 24 jam hingga proses percetakan tuntas. "Polri mengamankan 1 x 24 jam bersama-sama dengan tim quality control," ucap Pamen Staf Operasi (Sops) Markas Besar Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi Gusti May Chandra.

Chandra menyebut setiap titik lokasi percetakan akan diperkuat dua hingga lima personel kepolisian. "Tidak ada (wilayah yang rawan) karena kan Polri juga ada internal sekuritinya, Bawaslu juga ada, KPU juga ada. Jadi bersama-sama kita mengamankan proses percetakan ini," ucapnya. (sr5, in)