Pasalnya, memang ada beberapa pasal dalam UUD yang masih perlu diubah.

"Kalau menurut saya sebaiknya kita ada kajian yang mendalam, karena beberapa hal memang harus diubah. Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amandemen itu, Penjelasan UUD 45 kan dibuang dulu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/19).

Fadli merasa ada hal yang perlu dikembalikan lagi ke UUD 1945. Serta mengembalikan naskah historis UUD 1945.

"Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amandemen itu, penjelasan UUD 45 kan dibuang dulu. Di kembalikan dong, itu enggak bisa dipisahkan sebagai naskah historis dari UUD 45 gitu," ungkapnya.

"Tapi waktu perubahan di awal reformasi itu karena euforia penjelasannya dibuang. Padahal penjelasannya sangat penting," tambah Fadli.

Dia mengungkapkan, tidak masalah jika membahas amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora. Sebab, Fadli menjelaskan, tidak masalah jika pasal lainnya dalam UUD ikut diamandemen.

"Ya kalau sekaligus membuka kotak pandora, kenapa tidak. Tapi kita harus sepakat masa jabatan presiden harus dibatasi. Pemilihan langsung saya kira sudah jadi keputusan amandemen. Dan itu dimasukkan dalam adendum-adendum tadi," ujarnya.

Fadli juga tidak masalah jika pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR. Tentunya selama beriringan dengan kesepakatan nasional.

"Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan. Nah, ini harus didudukkan. Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja," ucapnya. (sr5, in)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita Silahkan SMS ke 08117533365 atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com Lengkapi data diri secara lengkap.

----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----