Jum'at, 29 Maret 2024  
Politik / Bawaslu Deadline Pemda Akhir Oktober Berikan Hibah Pilkada 2020
Bawaslu Deadline Pemda Akhir Oktober Berikan Hibah Pilkada 2020

Politik - - Rabu, 09/10/2019 - 17:44:09 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Hingga Senin (7/10/19) lalu, baru 163 daerah dari total 270 daerah yang menyetujui Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk pendanaan Pilkada Serentak 2020. Untuk itu Pemda yang belum manandatangani NPHD diberi deadline atau batas waktu hingga akhir Oktober.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengadu ke Presiden Joko Widodo jika masih banyak pemerintah daerah yang belum menandatangani. "Bawaslu mencatat(Jika tidak dipenuhi) kami akan ke Kemendagri dan Presiden biar dana hibah dari pusat," kata Anggota Bawaslu RI, Ahmad Bagja, Selasa (8/10/19).

Bagja menyampaikan sebenarnya tak setuju dengan konsep NPHD. Sebab tak ada standar biaya yang jelas yang bisa diajukan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses penganggaran.

Selain itu, proses pembiayaan pilkada lewat NPHD sering bermasalah. Lantaran tidak semua pemda sigap melayani penganggaran.

Karena itu, kata Bagja, Bawaslu mendorong perubahan konsep pembiayaan pilkada. Ia menyarankan pilkada didanai APBN.
"Biar enggak menghambat nanti, tidak menghambat tahapan. Sekarang sudah mulai, tapi DPRD yang belum tanda tangan masih banyak," ujar dia.

Pilkada Serentak 2020 berpotensi menyedot keuangan negara lebih dari Rp10 triliun. Sebab berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), usulan anggaran saat ini sudah mencapai Rp10,9 triliun untuk 252 daerah.

Saat ini dana pilkada hanya bersumber dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dana tersebut merupakan hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan di wilayah masing-masing.

Tercatat ada 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD bersama KPU. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan besaran NPHD untuk enam provinsi sebesar Rp918 miliar dan untuk kabupaten/kota lainnya Rp6,5 triliun.

Sementara pemda yang telah menandatangani NPHD bersama Bawaslu baru 163 dari 270 daerah. NPHD untuk Bawaslu ditargetkan sekitar Rp4 triliun. (sr5, in)


Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved