JAKARTA, situsriau.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo memastikan tidak akan mengubah pemilihan presiden dan periode jabatan. Dalam amandemen UUD 1945 tidak ada materi atau agenda politik.   

MPR baru saja mengirimkan undangan resmi pelantikan presiden terpilih kepada Joko Widodo. Sebelumnya, Ketua MPR dan rombongn sudah terlebih dulu bertemu wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.

Saat bertemu Joko Widodo atau Jokowi, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku membahas rencana amandemen UUD 1945.

"Kepada Pak Presiden, meyakinkan beliau. Sebagai pimpinan MPR saya jamin bahwa amandemen tidak akan menjadi bola liar. Karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amandemen. Yang didalami adalah aspirasi terhadap pembangunan dan ekonomi bangsa," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/10/19).

Bamsoet juga menyampaikan bahwa amandemen tidak akan mengubah pemilihan presiden sebagai mandataris MPR.

"Saya katakan juga bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR. Dan tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR," ucapnya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, cukup Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang terakhir menjadi mandataris MPR. "Cukup Megawati Soekarnoputri yang jadi mandataris MPR terakhir pada tahun 2002,” ujarnya.

Dia menuturkan, pada pertemuan pagi tadi tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi. "Kalau tidak bicara soal politik maka tidak ada pembahasan perpanjangan masa jabatan jadi cukup 5 tahun dan 2 periode," tegasnya. (sr5, in)