Minggu, 22 Oktober 2017  
Ekeubis / Transfer Fantastis Rp18,9 Triliun Ternyata Milik 81 WNI
Transfer Fantastis Rp18,9 Triliun Ternyata Milik 81 WNI

Ekeubis - - Rabu, 11/10/2017 - 11:54:00 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, uang US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun (kurs Rp13.500 per US$) yang ditransfer dari Guernsey (Inggris) ke Singapura oleh nasabah Warga Negara Indonesia (WNI), bukan milik satu orang. Menurut Ditjen Pajak, dana jumbo itu milik 81 orang nasabah Indonesia.

Data tersebut diperoleh Ditjen Pajak dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Dalam data terdapat 81 WNI dengan nilai data kurang lebih US$ 1,4 miliar. Jadi bukan satu orang," terang Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, seperti dilansir detikfinance, kemarin.

Ken menjelaskan, informasi yang disampaikan juga untuk meluruskan terkait dengan informasi yang telah beredar dan penjelasan ini sesuai dengan kewenangan pajak yang berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pasal 21 UU Nomor 11 tentang Tax Amensty.

Dari total 81 orang yang diidentifikasi pemilik dana Rp18,9 triliun itu, menurut Ken, sebanyak 62 orang sudah mengikuti tax amnesty. Sedangkan sisanya masih dalam pendalaman.

"Saat ini sedang didalami data itu dan koordinasi dengan PPATK. Semua sudah kami lakukan sejak dua bulan lalu, mendalami, sinkronisasi. Kami cocokan dengan SPT dan LHA (Laporan Hasil Analisis)," kata Ken.

Ken pun menjelaskan dana tersebut tidak terkait dengan militer, melainkan murni pebisnis. "Dari 81 WNI itu tidak terdapat nama pejabat TNI, Polri, penegak hukum lainnya dan pejabat negaranya serta yang berhubungan dengan institusi tersebut. Ini murni pebisnis. Murni 81 orang ini adalah pebisnis," ujarnya.

Ken menjelaskan, 81 WNI tersebut tidak memiliki hubungan keluarga satu sama lain. "Kalau hubungan bisnis ada, kalau dengan militer TNI enggak ada," jelasnya.

Informasi seputar transfer dana dalam jumlah besar itu terungkap setelah regulator keuangan di Eropa dan Asia Tengah sedang memeriksa Standard Chartered terkait transfer dana senilai Rp18,9 triliun. Dana sebesar itu ditransfer nasabah Indonesia dari Guernsey ke Singapura.

Mengutip dari BBC yang melansir Bloomberg, Sabtu (7/10), dana Rp18,9 triliun milik nasabah asal Indonesia, dipindahkan pada akhir 2015, sebelum Guernsey menerapkan peraturan pelaporan global untuk data pajak, Common Reporting Standard, pada awal 2016.

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengatakan, transfer itu harus dilihat menurut konteksnya yaitu terjadi di akhir 2015 atau menjelang Guernsey akan menerapkan keterbukaan informasi keuangan terkait pajak. Nah, otomatis data-data para nasabah di Guernsey bisa dibuka untuk kepentingan pajak.

Menurut Prastowo, para nasabah WNI itu akhirnya mengamankan uang mereka ke Singapura supaya menghindari kebijakan di Guernsey, termasuk jikak pihak Guernsey bertukar informasi terkait pajak dengan Indonesia.

"Kalau Guernsey bisa tukar informasi dengan Indonesia, kan mereka bisa dilaporkan ke sini, padahal belum ada tax amnesty. Mereka ingin ikut tax amnesty dan amanin duit dulu, maka pindahin dulu ke Singapura kan," jelas Prastowo.

Prastowo menjelaskan, Guernsey adalah salah satu tax haven di dunia. Wilayah yang masuk dalam tax haven menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak. "Iya sebagai tax haven, dekatnya ada Jersey dan keduanya si Channel Island," katanya.

Prastowo menjelaskan, tax haven sering disebut juga tax heaven atau surga pajak. Tax haven sebenarnya lebih tepat diterjemahkan suaka pajak, karena merupakan perlindungan dari pengenaan pajak.

Menurut Prastowo, tax haven lahir sebagai konsekuensi meningkatnya tarif pajak. Istilah ini pertama kali muncul ketika banyak wajib pajak di Inggris memindahkan kekayaannya untuk menghindari pajak.

Pasca Perang Dunia I kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pascaperang mendorong negara-negara untuk menaikkan tarif pajak agar pendapatan negara meningkat. Tarif pajak pada 1924 bahkan mencapai 72 persen. Sejak saat itulah tax haven lahir dan tiga kota di Swiss, yaitu Jenewa, Zurich, dan Basel, menjadi pusat penghindaran pajak yang aman.

"Secara umum tax haven didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk," ungkapnya.

Prastowo menambahkan, banyaknya orang yang meletakkan dananya di negara-negara suaka pajak lantaran negara tersebut menawarkan beberapa manfaat. Contohnya, peluang diversifikasi investasi, strategi menangguhkan beban pajak.

Kemudian, perlindungan aset, hasil investasi bebas pajak, offshore banding dengan keleluasaan dan privasi, imbal hasil yang lebih besar, mengurangi beban pajak, menghindari restriksi mata uang, peluang mengembangkan bisnis. (sr5, in)


Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 0852-720-49-275 atau PIN BBM: 5513A781
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved