PEKANBARU, situsriau.com-Anggota komisi A DPRD Riau Taufik Arkhman sangat menyayangkan lingkungan Pemprov Riau masih menggunakan sistem absensi yang manual. Akibatnya, pegawai bisa melakukan manipulasi absensi seperti yang ditemukan saat sidak bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, Selasa (112/7/16) kemarin.

Menurutnya, pemerintah setempat memiliki dana yang cukup untuk menggantinya menjadi absen sidik jari, supaya tidak lagi terjadi hal serupa.
   
"Kita menyayangkan di era teknologi yang sudah maju ini mereka masih memakai sistim manual untuk pengisian absen kehadiran pegawainya. Sedemikian canggihnya zaman pemerintah provinsi Riau masih memakai itu," ungkap Taufik usai Sidak.
   
Dikatakannya, pihak Pemprov Riau disarankan untuk menggunakan sistim absen sidik jari elektronik agar tidak ada lagi pegawai yang melakukan manipulasi kehadiran. Jika dulunya sudah pernah diadakan lalu dirusak oleh tangan-tangan nakal, ke depannya harus dibuat pencegahan dengan meletakkan kamera pemantau atau CCTV pada ruangan tersebut.
   
Lebih lanjut tindakan untuk absen yang sudah dimanipulasi oleh pegawai hingga sore itu akan dievaluasi dan ditindaklanjuti bersama BKD untuk membicarakan sanksi atas pelanggaran tersebut.
   
"Kita tidak ingin ada pencitraan yang tidak baik dimata masyarakat, karena kita memang ditugaskan untuk melayaninya. Kepala dinas juga harus bertanggungjawab memantau bawahannya," katanya lagi.

Seperti diberitakan, berdasarkan hasil sidak ke Humas Pemprov Riau, dimana ada pegawai yang langsung menandatangani absen kehadiran sampai lima kali pada saat absen pagi. Pihak BKD langsung mengambil absensi untuk ditahan dan diproses. (sr5, in)