PEKANBARU, situsriau.com - Paska disetujuinya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2017 tentang hak keuangan DPRD, oleh pemerintah, kalangan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) akan terima kenaikan gaji hingga 8 kali lipat.

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati mengatakan, informasi kenaikan gaji tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan oleh pihak perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat berkunjung ke Riau beberapa waktu lalu.

Dirinya berharap dengan adanya peningkatkan pendapatan tersebut akan semakin meningkatkan kinerja para wakil rakyat.

"Dengan adanya perhatian dari pemerintah tersebut, tentunya juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Kemudian kasus-kasus anggota DPRD yang tersangkut masalah hukum juga harapannya tidak terjadi lagi terutama di Riau," sebutnya.

Akan tetapi setelah adanya kenaikan gaji ini dan ternyata masih saja ada oknum anggota DPRD yang tersangkut masalah hukum karena korupsi, maka hal itu diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Namun perlu dicatat juga bahwa kenaikan pendapatan inikan nantinya akan dibicarakan lagi dengan pemerintah Provinsi untuk melihat kemampuan daerah. Karena aturan yang sudah disampaikan pemerintah pusat tentunya akan jadi acuan bagi pemerintah daerah," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman meminta pihak Kemendagri tidak mengumumkan kenaikan pendapatan anggota DPRD tersebut secara sepotong-potong. Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Mendagri harus menjelaskan juga, yang naik enam sampai delapan kalilipat itu apa saja. Kalau yang naik tunjangan perumahan, baru besar itu bisa mencapai ratusan juta. Tapi ini yang naik tunjangan beras dari Rp 120 Ribu menjadi Rp 400 ribu, yang kisarannya hanya ratusan ribu, tapi terkesan besar jika tidak dijelaskan," ujarnya. (sr5, in)