PEKANBARU, situsriau.com - Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau ditargetkan tuntas dalam pekan ini. Panitia Khusus (Pansus) telah menyelesaikan pendataan lahan.

"Tadi malam kami mencocokkan data dari Kabupaten Siak," kata Ketua Pansus RTRW Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Asri Auzar, di Pekanbaru, Senin (24/7/17).

Setelah seluruh data tuntas divalidasi, lanjut Asri, pansus akan menandatangani draf Ranperda RTRW itu. Selanjutnya, draf itu diserahkan ke pimpinan DPRD Riau untuk menjadwalkan paripurna pengesahannya.

"Hari ini (kemarin, red) kita targetkan draf telah ditandatangani. Setelah disahkan  di paripurna, draf kita kirim ke pusat untuk dievaluasi. Pusat yang memberi petunjuk perbaikan," terang Asri.

Selain itu, pansus juga akan mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait hari ini, Selasa (25/7/17). Kementerian yang diundang adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Dengan semua hasil yang telah dicapai pansus saat ini, Asri optimis Perda RTRW Provinsi Riau akan disahkan di Juli ini. "Mudah-mudahan pekan ini sudah disahkan," harap Asri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Muara Fajar, Pekanbaru, Minggu (23/7/17), enggan berkomentar soal penyelesaian RTRW Provinsi Riau. "Tanyakan saja sama Pak Gubernur," kata Joko Widodo.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, sebelumnya mengatakan Pemprov Riau menunggu hasil pengumpulan data dari Pansus RTRW DPRD Riau. Katanya, data-data itu nanti akan dibawa ke Kementerian LHK untuk ditetapkan dalam SK Penetapan Kawasan.

“Kami pemerintah sifatnya menunggu dan siap untuk pembahasan lanjutan di Kementerian LHK,” ujar Hijazi.

Ia mengakui, Presiden memberi waktu sebulan untuk penuntasan RTRW Riau yang dibantu oleh Kementerian LHK. "Kita ingin secepatnya, termasuk kawan-kawan di dewan berkomitmen mempercepat proses penetapan kawasan," katanya.

Hijazi berharap hasil pembahasan di pansus akan berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat yang masih bermukim di kawasan hutan. "Juga berpihak pada pembangunan agar tidak terhambat lagi," katanya. (sr5, in)