PEKANBARU, situsriau.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau minta masyarakat dan perusahaan yang lahannya dilewati jalan tol Dumai-Pekanbaru untuk tidak mempersulit dalam pembebasan lahan, termasuk ganti rugi lahan.

"Pembangunan jalan membutuhkan kebersamaan masyarakat dan perusahaan yang nantinya tanahnya akan dibebaskan," kata Hardianto, Ketua Komisi IV DPRD Riau, di Pekanbaru, Selasa (25/7/17).

Hardianto berharap dari enam sesi pembangunan jalan tol, minimal setengahnya sudah bisa beroperasi tahun depan untuk mendukung kelancaran arus mudik. "Soal ganti rugi lahan ini, ada milik perusahaan dan masyarakat. Khusus perusahaan, saya pikir tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap operasional perusahaan tersebut," katanya.

Jika masih ada perusahaan membandel, maka Pemerintah Provinsi Riau dan pusat harus tegas dengan perusahaan tersebut. Apalagi status lahan perusahaan hanya menggunakan lahan konsensi.

"Kita akan tagih janji pemerintah pusat terkait pembangunan tol sesuai dengan komitmen presiden yang mengatakan bahwa di tahun 2018, sesi I tol tersebut bisa beroperasi," tutupnya. (sr5, rt)