Paripurna DPRD Riau, Kamis (5/4/2018) dibahas tiga agenda yakni  Penyampaian Rekomendasi BP2D terhadap Ranperda tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Adat, Penyampaian Jaw">
Sabtu, 22 09 2018  
Bahas Tiga Agenda, Ini Paripurna DPRD Riau Terkait Ranperda Desa Adat

Advertorial DPRD Prov Riau - - Jumat, 06/04/2018 - 22:53:21 WIB
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi 
PEKANBARU, situsriau.com- Salah satu tugas dan fungsi legislatif yakni memproses dan pengesahan peraturan lembar daerah, maka dalam rapat Paripurna DPRD Riau, Kamis (5/4/2018) dibahas tiga agenda yakni  Penyampaian Rekomendasi BP2D terhadap Ranperda tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Adat, Penyampaian Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2017 sekaligus Pembentukan Pansus serta Penyampaian Ranperda tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Kepala Adat oleh Kepala Daerah.

Terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat ini, untuk Provinsi Riau ada beberapa daerah yang memakai sistem desa adat tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Siak, dan juga sebagian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir."Perda ini yang akan melengkapi Perda Desa Adat yang dibuat pemerintah kabupaten/kota. Perda ini bersifat khusus," kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau, Sumiyati.

Anggota Komisi IV ini pun menjelaskan, dalam Perda yang disusun, memuat susunan kelembagaan dan masa jabatan kepala desa adat. Anggarannya pun bakal disamakan dengan desa biasa yang bersumber dari APBN, APBD dan lainnya. "Dia masih masuk dalam komponen perangkat desa. Bedanya, ada kearifan lokal yang ditonjolkan di dalamnya. Perda ini nantinya bisa dikatakan melengkapi Perda Adat kabupaten/kota," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perda yang akan dibentuk sudah berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk membentuk Perda provinsi tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa.

Foto Didis SitusRiau.
Suasana sidang paripurna agenda Ranperda Desa Adat

"Kita juga sudah lakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Intinya, Perda yang akan kita bahas dan sahkan ini, salah satu isinya tentang kedudukan dan wilayah disarankan tidak dicantumkan jika Perda kabupaten/kota yang mengatur substansi tersebut sudah ada," jelas Anggota Fraksi Golkar ini.

Kepada awak media, Sumiyati menyampaikan harapannya agar Raperda tentang ini bisa diselesaikan segera oleh DPRD Riau melalui Panitia Khusus. Dengan sudah disahkannya Perda ini, maka Perda yang ada di kabupaten/kota bisa berjalan dengan maskimal.

"Saat ini, setahu saya baru Kabupaten Siak, Rokan Hulu dan Rokan Hilir hang sudah mengesahkan Perda Des Adat," tutupnya "Nantinya Perda ini yang akan melengkapi Perda Desa Adat yang dibuat pemerintah kabupaten/kota. Perda ini bersifat khusus," kata Sumiyanti.

Dikatakannya, dalam Perda yang disusun, memuat susunan kelembagaan dan masa jabatan kepala desa adat. Anggarannya pun bakal disamakan dengan desa biasa yang bersumber dari APBN, APBD dan lain nantinya.

"Ini masih masuk dalam komponen perangkat desa. Bedanya, ada kearifan lokal yang ditonjolkan di dalamnya," ujarnya.

Menurut Sumiyati, Perda yang akan dibentuk sudah berdasarkan kepada undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk membentuk Perda provinsi tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa.

Foto Didis SitusRiau.
Sekdaprov Riau dan pimpinan sidang paripurna 

"Sebelumnya kita juga sudah lakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Intinya, Perda yang akan kita bahas dan sahkan ini, salah satu isinya tentang kedudukan dan wilayah disarankan tidak dicantumkan jika Perda kabupaten/kota yang mengatur substansi tersebut sudah ada," kata Sumiyati.

Ditambahkannya, Raperda tentang ini bisa diselesaikan segera oleh DPRD Riau melalui Panitia Khusus (Pansus). Dengan sudah disahkannya Perda ini, maka Perda yang ada di kabupaten/kota bisa berjalan dengan maskimal.

Sementara dalam hal ini “ Ranperda yang kami sampaikan diharapkan segera disusun menjadi Perda. Kalau ada yang kurang bisa kita bahas lagi bersama antara Pemprov Riau dan DPRD," sebut Sekdaprov.

Sementara itu, sebelum penyampaian Ranperda, Pansus LKJ Kepala Daerah 2017 dibentuk dengan Ketua Pansus ditunjuk, Aherson SSos dan Wakil Ketua, Mansyur HS. Paripurna sempat diskor beberapa menit untuk memilih ketua dan susunan Pansus. (adv)


Puluhan Siswa SMA Negeri 2 Singingi Hilir Kunjungi Gedung DPRD Riau
Pansus Ranperda SOTK Riau Tetapkan 38 SKPD
Setahun 500 Kali, Anggaran Perjalanan Dinas Anggota Dewan Bakal Dirasionalisasi
Kadiskes Riau Diminta Hati-hati Keluarkan Pernyataan Soal Vaksin Palsu
Hutang Main Stadium Riau Sudah Bisa Dibayar, Namun Uangnya Tak Ada
Oknum ASN Riau Tertangkap Nyabu, Dedet: Kalau Saya Gubernur, Langsung Pecat!
Dewan Minta Jangan Ada yang Ditutupi Dalam Proses Hukum Bentrok Meranti
Legislator Riau Dorong Dinas LHK Bangun Pengolahan Limbah Sistim Termal
Hari Ini, Kordias Pasaribu Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Riau
APBD-P Riau 2017 Dibahas Setelah APBD 2018 Disahkan
Wow! Berkat PP No 18/2017 Gaji Anggota Dewan Bakal Naik 8 Kali Lipat
Pansus RTRW DPRD Riau Bakal Kembali Surati Pimpinan KPK
Rusli Ahmad dan Tengger Sinaga Resmi Jadi Anggota DPRD Riau
Komisi E DPRD Riau Kunjungi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Gesa Pengesahan APBD 2017, Para Anggota Dewan Dilarang ke Luar Kota
Ini Pesan Anggota DPRD Riau saat Hadiri Prosesi Wisuda Mahasiswa AKN Bengkalis
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi LKPJ Riau 2016
Pemprov Riau Diminta Pertanggungjawabkan PT RAL
Dewan Tuding Pemerintah Tidak Seriusi Mega Proyek Tol Pekanbaru-Dumai
Naskah Sudah di DPRD, RTRW Riau Harus Dituntaskan
Komisi B segera Panggil Disperindag Riau Soal Kelangkaan Premium
Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau, Peroleh Predikat WTP
Dewan Minta Warga Dukung Tol Pekanbaru-Dumai, Jangan Mempersulit
Tuan Rumah HAN 2017, Dewan Sesalkan Riau Posisi 2 Kasus Kekerasan Anak
Kecewa Oknum ASN Terlibat Pungli KTP Buat WNA, Dewan: Harusnya Berdaulat Bagi Bangsa Sendiri
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved