Jum'at, 29 Maret 2024  
Pencairan DD Minim, Pembangunan di Desa di Riau Terancam

Advertorial DPRD Prov Riau - - Senin, 30/07/2018 - 13:19:31 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Jelang memasuki Agustus, pencairan Dana Desa (DD) dari anggaran daerah masih minim. Kondisi ini membuat pembangunan di desa terancam terlaksana.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, Minggu (29/7/18). Dikatakan, beberapa waktu lalu puluhan kepala desa dari berbagai daerah mengadukan masih belum bisanya pencairan dana desa dilakukan.

"Ada puluhan kepala desa dari berbagai daerah mengadu ke Komisi V soal masih minimnya pencairan dana desa hingga jelang bulan kedelapan ini," kata Ade Agus Hartanto.

Dikatakan Ade, dana desa yang belum dicairkan tersebut berjumlah lebih kurang Rp100 juta per desa, sesuai dengan penganggaran di APBD 2018.

"Kita sudah lakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dua minggu yang lalu. Katanya dalam seminggu pencairan akan diselesaikan. Tapi nyatanya sampai akhir minggu kemaren masih belum kunjung dicairkan," paparnya.

Dengan semakin terlambatnya pencairan dilakukan, maka menurut Ade Agus akan berdampak kepada pembangunan di desa-desa. Apalagi pada saat ini sudah akan memasuki bulan kedelapan.

Jika terlambat dilakukan pencairan, maka akan berpengaruh kepada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

"Kasihan di desa tidak bisa dilaksanakan, karena keterlambatan pencairan. Harusnya sejak awal-awal sudah diusahakan," imbuhnya.

Harusnya menurut politisi PKB ini pencairan dana desa anggaran daerah tersebut mencontoh pencairan dana desa APBN.

"Kalau kita lihat proses pencairan dana desa APBN bisa mereka laksanakan cepat, mereka memiliki skema dan jadwal, sehingga pencairan dilaksanakan sesuai target," ujarnya.

Ditanya jumlah dana desa yang sudah dicairkan dan belum dicairkan, menurut Ade Agus pihaknya belum bisa mengetahui, karena saat hearing terakhir pihak BPKAD tidak membawa data, dan pihaknya hanya mendapatkan informasi bahwa pencairan masih minim.

"Saat hearing BPKAD tidak membawa data tersebut, sehingga kita belum bisa memastikan berapa persentase yang sudah dicairkan dan yang belum," tuturnya. (sr5, in)




Bapemperda: Ranperda Perubahan RPJMD Riau 2019-2024 Dapat Dilanjutkan
Pansus Ranperda Pondok Pesantren DPRD Riau Himpun Masukan dari Ponpes
Komentar Ade Hartati Usai Jalani Vaksinasi Tahap 2
Dewan Sarankan Anggaran Kunjungan Luar Negeri Digeser untuk Antisipasi Covid-19
Pansus Ranperda Tentang Pengelolaan Sungai di Riau Resmi Dibentuk
DPRD Riau Gelat Rapat Paripurna Rancangan Perda APBD TA 2024
Asri Auzar Resmi Mundur dari Anggota DPRD Riau
Gubri Diminta Tak Gantung Nasib 100 Orang Honorer K2
Angka Putus Sekolah di Riau Tertinggi ke 3 Nasional, DPRD Sebut karena Kurangnya Ruang Kelas
DPRD Minta Pusat Jangan Tahan Hak Riau Berupa DBH Rp1,7 Triliun
Defisit Beras Selama PSBB, Dewan Usulkan Sagu Jadi Alternatif di Riau
Dewan Saran Pemprov Bikin Aturan Kendaraan Non BM Bisa Bayar Pajak di Riau
Sidang Paripurna HUT Riau hanya akan Dihadiri 300 Orang Saja
Puluhan Siswa SMA Negeri 2 Singingi Hilir Kunjungi Gedung DPRD Riau
Pemprov Riau Sediakan Rp25 Milliar untuk Subsidi Biaya Transportasi CJH ke Batam
Soal Molotov Kantor Satpol PP, Dewan: Tidak Puas Jangan Luapkan dengan Cara Kriminal
SK Pimpinan DPRD Riau Definitif Masih di Kemendagri
Dewan Minta Awasi Stok dan Harga Daging di Riau Jelang Ramadan
Dewan Miris Insiden Pagar Sekolah Roboh Terulang Lagi
Dewan Setuju Dinas PU Riau Digabungkan Kembali, ASN Dituntut Profesional
Gubernur Riau Diminta Ganti Kepala Dinas Tak Capai Target PAD
Gubri Harap Kemiskinan Ekstrem di Riau Capai 0 Persen pada Desember 2023
Horee, Mulai Minggu Depan Jembatan Siak IV Sudah Bisa Dilewati
Keselamatan Lebih Penting, Dewan Kawal Hasil Rekom Uji Beban Siak IV
Dewan Minta Oknum Penimbun Masker di Riau Ditindak Tegas
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved