PEKANBARU, situsriau.com - Gubernur Riau dikabarkan akan melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Di sisi lain, rencana ini dinilai tidak tepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Yusuf Sikumbang mengatakan, akan segera mengkonfirmasi soal rencana ini. "Kita memang dapat kabar tersebut, tapi sampai sekarang masih kabar burung. Belum bisa dipertanggung jawabkan. Karen itu, mitaakan segera koordinasi dengan Sekdaprov atau pihak terkait lainnya di Pemprov Riau," kata Yusuf Sikumbang, Kamis (9/8/18).
Dikatakannya, jika hal itu dilakukan saat ini, maka menurut politisi PKB ini sangat tidak tepat kebijakan tersebut dilaksanakan.
"Kalau dilakukan mutasi untuk apa? Untuk peningkatan kinerja, kalau diujung pemerintahan tidak tepat. Beberapa bulan lagi ada pergantian kepala daerah, biarlah kepemimpinan yang baru melakukan evaluasi, untuk kinerja yang lebih baik kedepannya," imbuh Yusuf.
Namun demikian, Yusuf berkeyakinan isu tersebut tidak mungkin terjadi. "Kalau memang terjadi, itu sikap yang salah, walau prosesnya memang membolehkan," tuturnya.
Sebagaimana sebelumnya, Pihak DPRD Riau mendapati sejumlah laporan dari pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau, bahwa akan dilakukan mutasi untuk pejabat eselon III dan IV.
Salah seorang anggota Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, pihaknya cukup banyak mendapat laporan dari pejabat, dan mereka khawatir soal wacana mutasi tersebut.
Dikatakan Suhardiman, pembahasan anggaran yang saat ini tengah berlangsung akan menjadi terganggu jika mutasi dilakukan.
"Apalagi mutasi belum lama ini kita laksanakan. Penempatan pejabat yang ada saat ini kan sudah melalui pemetaan dan proses seleksi yang cukup matang. Apalagi saat ini kita sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018," kata Suhardiman.
Dikatakan politisi Hanura ini, dirinya mendengar langsung dari sejumlah pejabat dan mengadukan hal tersebut kepada dirinya. "Bahkan mutasi tersebut dilakukan dalam pelan depan kabarnya," imbuhnya.
Ia mengimbau kepada gubernur agar jangan melakukan mutasi ditengah kondisi, serta tuntutan kinerja yang sedang tinggi saat ini. Apalagi setelah dilaksanakan Pilkada Riau beberapa waktu lalu, dan gubernur petahana kalah, itu menurutnya akan memunculkan persepsi dari berbagai pihak. "Kalau tetap dipaksakan, maka akan timbul persepsi bahwa mutasi yang akan dilakukan karena kekalahan Gubri pada Pilkada 2018 lalu," imbuhnya.
Walau telah disetujui Mendagri, namum ia tetap berharap agar gubernur tidak melakukan mutasi tersebut. Karena ini akan berdampak kepada pemerintahan yang sedang berjalan.
Ia juga mengatakan, kondisi keuangan Pemprov Riau saat ini juga mengalami defisit yang cukup besar. Karenanya, gubernur menurutnya harus tetap mempertahankan kondisi yang ada. (sr5, in)