PEKANBARU, situsriau.com-DPRD Kota Pekanbaru minta Pemko lebih giat mencari cara agar Pendapat Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bisa digenjot. Bahkan bila perlu agar terapkan seperti sistem di Kota Surabaya, yakni dengan cara parkir online.

Menurut kalangan DPRD Pekanbaru, langkah tersebut untuk meminimalisir kebocoran PAD yang selama ini terjadi khususnya dari sektor parkir yang tak juga memenuhi target.

"Sistem dan pola PAD kita harus segera dibenahi, salah satunya dalam pungutan retribusi parkir memang sudah seharusnya menggunakan sistem online," ungkap H Fatullah, anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (17/11/16).

Pasalnya menurut H Fatullah lagi, penerapan pungutan parkir secara online sudah diterapkan di Surabaya dan telah terbukti berhasil untuk meminimalisir kebocoran PAD dari sektor parkir.

"Lihat Surabaya, Alhamdulillah berhasil dengan sistem itu. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru diusahakanlah dianggarkan untuk parkir online ini, memang harus mengeluarkan biaya yang besar tapi ke depannya lebih enak lagi," terangnya.

Menurut Fatullah lagi, sistem parkir di Pekanbaru masih tak terkelola dengan baik, bahkan banyak oknum-oknum di lapangan yang bermain. Bahkan Fatullah yakin banyak setoran yang tidak masuk ke Dishub Pekanbaru.

"Pekanbaru ini banyak parkir preman, Dishub jangan segan-segan, kalau ada yang nyetor sekian diterima begitu saja. Kan bisa dilihat besar wilayah parkirnya dan target setoran yang masuk juga jelas, kalau semua disetor ke Dishub pasti PAD kita tercapai. Tapi kalau tidak lebih baik gunakan sistem online agar tak ada cela buat oknum petugas parkir yang bermain," tutupnya.(sr5, hr)