PEKANBARU, situsriau.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menolak rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru "merumahkan" Tenaga Harian Lepas (THL). Kebijakan ini dinilai membawa dampak buruk bagi Kota Pekanbaru.

Salah satu wakil rakyat yang menolak rencana itu adalah Herwan Nasri, Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru. Katanya, merumahkan THL membuat permasalahan sampah yang sudah rumit semakin parah. Pasalnya, seluruh petugas kebersihan merupakan THL.

"Jangan dilaksanakan, ini akan membuat Kota Pekanbaru kembali diselimuti sampah. Kami tidak setuju wacana ini dilaksanakan. Kalau pun harus, maka THL yang di kantor yang harus dirumahkan, bukan petugas kebersihan," tegas Herwan di Gedung DPRD Pekanbaru, Kamis (12/1/17).

Kritik lebih pedas disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Hotman Sitompul. Katanya, merumahkan THL bakal berdampak buruk bagi kehidupan banyak orang. "Ini menyangkut hidup banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan sebagai tenaga honorer," katanya.

Untuk itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan agar Pemko Pekanbaru mencari alternatif lain agar pemutusan hubungan kerja terhadap THL bisa dihindari. Contohnya, kata Sitompul, adalah dengan menghemat anggaran belanja. "Seperti belanja dinas dan perjalanan dinas yang tidak penting itu saja yang ditiadakan. Uangnya digunakan untuk pembayaran gaji honorer," ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru jika ada pembahasan-pembahasan terkait hal tersebut setiap komisi harus membuka lembaran-lembaran tentang hal itu apa yang tidak penting kita tunda saja, kita ganti dan hilangkan.

"Pemko harus memikirkan nasib orang banyak. Jadi kita tidak ingin akibat pengurangan honorer nantinya dapat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi dan semakin meningkatnya tindak kriminalitas," tandasnya. (sr5, hr)