Selasa, 22 Oktober 2019  
APBD-P 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru Banyak Terkoreksi

Advertorial DPRD Kota Pekanbaru - - Rabu, 09/10/2019 - 17:43:00 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - APBD Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru sudah melalui evaluasi Gubernur Riau  dan sudah dalam pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Hasilnya, banyak item di dalam APBD itu terkoneksi dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah.

Salah satu yang terkoreksi adalah nilai pagu dengan nominal yang besar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.  Dari hasil evaluasi dari Gubernur Riau banyak mengalami penyempurnaan.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, mengatakan, rata-rata terkoreksi yang besar ada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Kesehatan.

"Rata-Rata yang besar ada (banyak) yang terkoreksi. Kalau data ada di TAPD," kata Hamdani, Selasa (8/10/19).

Saat ditanya nilai besaran pagu anggaran yang dievaluasi Gubernur Riau secara keseluruhan baik itu APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, Hamdani mengatakan pembahasan lebih bersifat umum.

"Tidak dijelaskan detail, yang dibicarakan hal yang umum, kemudian (angka) yang kecil antara RKPD dengan KUA dan PPAS yang seperti itu yang dibahas dan yang dievaluasi oleh gubernur," jelas Hamdani.

Ditanya adanya catatan terkoreksi nilainya hampir ratusan miliar, Hamdani menyebutkan tidak begitu hafal angka detailnya. "Tapi terjawab tadi ada Rp100 miliar ditanyakan dan dijawab itu dana BOS, ada dana perimbangan dan itu dimasukkan. Kita tadi juga minta data detailnya dan kami akan pelajari," paparnya.

Hamdani menjelaskan bahwa prinsip pembahasan dari hasil evaluasi APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, sejatinya tidak keluar dari koridor catatan yang terkoreksi dari gubernur.

"Kita tidak keluar dari pembahasan (evaluasi) itu. Intinya biar kita tahu semuanya. Jangan nanti kita evaluasi yang di evaluasi tidak tahu. Kalau kita tidak paham dan tidak tahu kan lucu juga kan, makanya kita pelajari," terangnya.

Meski pengesahan sudah lama dilakukan hingga kini anggaran tersebut masih belum bisa digunakan. Berdasarkan catatan yang diberikan oleh Gubernur Riau, ada anggaran yang harus dibahas oleh DPRD Pekanbaru sebelum nantinya bisa dipergunakan.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, mengungkapkan, ada sejumlah evaluasi yang diberikan oleh Gubernur Riau terhadap Perda APBD Perubahan Pekanbaru tahun 2019. Kata dia, evaluasi ditujukan kepada sejumlah anggaran yang melebihi pagu KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2019.

"Ada banyak catatan evaluasi yang diberikan oleh Gubernur Riau, salah satu yang paling disorot adalah anggaran yang melebihi pagu KUA-PPAS. Hanya saja, ada sebuah pengecualian khusus bagi alokasi anggaran tunda bayar proyek tahun 2018 lalu, yang harus dirampungkan pada tahun 2019 ini. Pada intinya, evaluasi yang diberikan oleh Gubernur agar penggunaan APBD-P 2019 bisa tepat sasaran dan pro rakyat," papar Nofrizal.

Kata dia, rencananya pembahasan evaluasi APBD Perubahan 2019 akan terus dibahas oleh unsur pimpinan DPRD Pekanbaru karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. "Pembahasan evaluasi tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari kerja, kemudian diserahkan kembali kepada Gubernur Riau," jelasnya.

Mereka diminta mengikuti hasil evaluasi Gubernur Riau (Gubri). Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Kata dia, dalam pembahasan itu, ada beberapa poin yang menjadi evaluasi Gubernur.

"Jadi saya melihat evaluasi Gubernur ini kan bagus untuk menguatkan kita di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini legislatif dan eksekutif," kata Sabarudi.

Ia ingin, APBD ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terkait dengan masalah hukum. Ia mengaku, sudah menyarankan kepada TAPD dan pimpinan agar mengikuti semua hasil evaluasi dari gubernur.

"Jangan coba-coba untuk melanggar apa yang menjadi saran dari hasil evaluasi Gubernur. Karena nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Kita kan orang-orang baru ini ingin semua berjalan dengan baik. Pimpinan juga jangan sampai kemudian menyetujui yang menentang dari hasil evaluasi Gubernur," tegasnya. (sr5, hr)



Job Expo Diharap Serap Pencari Kerja, Bukan hanya Habiskan APBD
Dewan Minta Pemko Awasi Keberadaan Jukir Ilegal di Pasar Ramadan
DPRD Pekanbaru Sahkan Perda Rumah Kumuh
Dewan Apresiasi Dishub Pekanbaru Kempeskan Ban Mobil Parkir Sembarangan
Berikut Nama-nama 45 Anggota DPRD Pekanbaru Masa Jabatan 2019-2024 yang Dilantik Hari Ini
Dewan Minta Pemko Perbanyak Jumlah Tapping Box di Pekanbaru
Tanggungjawab KONI, DPRD Minta Kecamatan Jangan Mau Keluarkan Anggaran untuk Porkot
Dewan Soroti Semakin Beraninya LGBT Muncul di Khalayak Ramai
Tiga Eks DRPD Pekanbaru Masih Tahan Mobil Dinas
Legislator Pekanbaru Dukung Gaji Pasukan Kuning Tidak Dipotong
Pembebasan Lahan TNI AU dan RTRW Riau Jadi Kendala Pembangunan Rel Kereta Api
Keren! Pekanbaru Jadi Pilot Project Pengembangan Angkutan Massal
Akhir Juli, DPRD Pekanbaru Targetkan Perda KLA Disahkan
Dewan Kritisi Kenaikan Tarif Parkir Sepihak Bandara SSK II
APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017 Disahkan DPRD Sebesar Rp2,355 T
Hari Ini, APBD 2017 Pekanbaru Senilai Rp 2,35 Triliun Disahkan
Besok, Empat Pimpinan DPRD Pekanbaru Dilantik
DPRD Pekanbaru Gelar Sidang Paripurna Pelantikan PAW Pangkat Purba
Dewan Ingatkan Pemko agar Tak Batal Lagi Bangun RLH di Tahun 2017
Dewan Minta Pemko Data Ulang Seluruh Izin Alfamart dan Indomaret di Pekanbaru
Waspada Aksi Kriminalitas, Warga Pekanbaru Diminta Tidak Bawa Uang Berlebihan ke Luar Rumah
Jhon Romi Sinaga Dilantik, Unsur Pimpinan DPRD Pekanbaru Lengkap
Dewan Minta Pemko Pekanbaru Tiru Surabaya Pakai Parkir Online
Dewan Tuding Sosialisasi DBD Diskes Pekanbaru Tak Maksimal
Tak Ingin Berlarut-larut, Dewan Desak Pemko Bayar Tunggakan Rp 19,8 M ke PLN
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved