JAKARTA, situsriau.com - Guna meningkatkan peran transportasi massal berbasis jalan dalam menyelesaikan masalah kawasan perkotaan, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia menggelar acara Memorandum Of Understanding (MoU) dengan lima daerah/kota melalui program SUTRI NAMA dan INDOBUS yang merupakan program bantuan pemerintah Inggris, Jerman dan Swiss.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pilot Project SUTRI NAMA dan INDOBUS diselenggarakan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (8/10/19) lalu.

Acara ini dibuka langsung Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan dihadiri 5 kepala daerah tingkat Provinsi. Di antaranya Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sulawesi Selatan serta Gubernur Jawa Tengah.

Selain lima Gubernur, lima kepala daerah tingkat kota/kabupaten juga diundang diantaranya Walikota Semarang, Walikota Batam, Walikota Bandung, Walikota Makasar serta Walikota Pekanbaru. Tidak hanya itu saja, agenda ini juga dihadiri langsung Perwakilan dari SECO, Country Director GIZ, Programme SUTRI NAMA dan INDO BUS  serta para tamu undangan.

Direktur Jendral Perhubungan Darat, Budi Setia mengatakan,  jika acara ini bagian dari tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama Kemenhub dengan Pemerintah Jerman, Inggris, dan pemerintah Swiss yang memberikan paket bantuan program sebesar 21 juta euro untuk membangun transportasi perkotaan dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Jadi tadi itu ada lima kota percontohan awal yang akan mendapatkan paket program sesuai kebutuhan. Diantaranya adalah Bandung, Semarang, Makassar, Pekanbaru dan Batam,” ujar Budi.

Ditambahkan Budi, program ini menyertai skema buy the service yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas angkutan umum. Selain tentunya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Sekarang, pertumbuhan kota-kota ini kan selalu diiringi dengan kemacetan. Kedua, adalah soal polusi udara atau efek gas rumah kaca,” tambah Budi.

Untuk itu, masih kata Budi, sudah saatnya komitmen Indonesia untuk memperbaiki angkutan umum. Tujuan ini juga didorong dunia internasional.

“Nanti pada tahun 2020, akan lebih masif lagi pelaksanaannya. Tidak hanya perbaikan kualitas, tetapi mindset, mengedukasi masyarakat, untuk pakai angkutan umum,” tutur Budi.

Disisi lain, Walikota Pekanbaru, DT H Firdaus ST MT yang didampingi pejabat lainnya seperti Plt Kepala Kadishub, Yuliarso, Kepala Dinas PUPR, Indra Pomi Nasution, Kepala Bappeda, Ahmad Ismail, Kabid Angkutan Dishub, Sunarko serta Kepala Bagian Humas, Mas Irba Sulaiman mengatakan jika MoU tadi diharapkan akan mampu memperbaiki sistem pengelolaan angkutan di Kota Pekanbaru.

“Mudah-mudahan dengan adanya MoU tadi, kita bisa memberikan pelayanan angkutan umum dengan baik kepada masyarakat. Karena penggunaan angkutan umum dari kendaraan pribadi akan memberikan multiplier effect,”  ujar walikota.

Masih dikatakan walikota dengan menggunakan moda transportasi massal, masyarakat akan lebih menghemat biaya, waktu serta mengurangi pencemaran udara gas buang karena sumbangan pencemaran kualitas udara sangat besar.

“Jadi untuk itu tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sistem pengelolaan angkutan massal di Pekanbaru. Angkutan umum massal harus menjadi perhatian agar masyarakat bisa menikmatinya dengan nyaman dan aman,” harap walikota.(sr5, pg)