TELUK KUANTAN, situsriau.com-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi kembali menggelar sidang paripurna, Rabu (8/7/2020) pagi. 

Kali ini dengan agenda penyampaian rekomendasi atau pandangan akhir DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuansing tahun 2019.

Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua Zulhendri dan dihadiri oleh 22 orang anggota DPRD. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing, hadir langsung Bupati Kuansing, Mursini bersama para asisten dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Camat se-Kabupaten Kuansing.

Pada kesempatan tersebut, rekomendasi atau pandangan akhir DPRD ini disampaikan oleh juru bicara DPRD, Darmizar. Dalam rekomendasi yang disampaikan tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing mendapatkan rekomendasi.

Seperti untuk dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), DPRD merekomendasikan agar mengaktifkan kembali alat perekaman diseluruh Kecamatan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.

Kemudian untuk bagian umum Setda, DPRD memberi rekomendasi supaya keberadaan hotel Kuansing di Pekanbaru dan Wisma Jalur di Teluk Kuantan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, agar pengelolaannya bisa lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan PAD.

Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan, DPRD memberikan rekomendasi agar memperhatikan ketersediaan obat-obatan di seluruh Puskesmas yang ada.

Berikutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Disdikpora, Dinas Pertanian, Diskopmimfoss, Diskopdagrin dan UKM, DLH, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinsos PMD, RSUD, Dinas Perkim, Kesbangpol, Satpol PP, Bapenda, Bapeda Litbang, Dinas Perhubungan, BKPP, BPMPKB dan seluruh bagian di sekretariat daerah mendapat beberapa rekomendasi dari DPRD.

Usai seluruh rekomendasi itu dibacakan, salahsatu anggota DPRD Sastra Pebriawan interupsi. Anggota fraksi Golkar yang saat ini tergabung di Komisi B ini mempertanyakan kenapa rekomendasi untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak ada.

“Kebetulan ini ada di Komisi B. Tadi saat dibacakan saya tidak mendengar rekomendasi untuk BPKAD. Apakah ini ‘hilang’ atau terlewat saat membacanya, mohon ini dikoreksi pimpinan,”ujar Sastra.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua, Zulhendri selaku pimpinan sidang mengatakan hal ini nanti akan dikoreksi kembali sebelum ditandatangani.”Nanti kita cek lagi, apakah memang ‘hilang’ atau terlewat saat membacanya. Masih bisa kita perbaiki sebelum ditandatangani,”ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kuansing, Mursini dalam sambutannya berterimakasih atas rekomendasi akhir DPRD tersebut. Ia menyebut rekomendasi akhir tersebut akan digunakan untuk perbaikan kedepan. (ultra sandi