PEKANBARU, situsriau.com -Terkait penyelidikan kasus dugaan penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Rokanhilir, sejauh ini Kepolisian Daerah (Polda) Riau baru meminta keterangan terhadap 9 orang anggota DPRD Rohil.

"Sejauh ini sudah ada sembilan anggota Dewan (Rohil) yang dimintai keterangan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, Minggu (28/10/18)

Pemeriksaan terhadap wakil rakyat ini semula dilakukan terhadap Adrizal alias Epi Sintong, Rusmanita dan Jerli Silalahi. Mereka diperiksa pada 9 Okrtober lalu. Terhadap hasil klarifikasi ketiganya, kata Gidion, pihaknya kembali melakukan pemeriksaan anggota legislator Kabupaten Rohil lainnya.

"Awalnya kan tiga (anggota Dewan). Kemudian kita minta keterangan enam orang lagi. Jadi totalnya sudah sembilan orang," kata Gidion.

Meski ada penambahan 6 orang lagi, mantan Wadir Resnarkoba Polda Metro Jaya enggan membeberkan identitas mereka. Begitu pula dengan kronologis secara detail kasus dugaan SPPD fiktif di DPRD Rohil tersebut. "Ini masih dalam penyelidikan," pungkas Gidion.

Selain anggota dewan, penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan dimintai keterangannya. Di antaranya, 43 Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Pengguna Anggaran (PA) periode Januari-Juni 2017 berinisial SA, dan PA periode Juni-November 2017 berinisial FR.

Penanganan perkara itu diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tahun 2017. Dalam LHP itu dinyatakan adanya dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ). (sr3,in)