Minggu, 31 Mei 2020  
Hukrim / 4 Lembaga Penegak Hukum di Kuansing Tandatangani MoU E-ICJS
Permudah Penanganan Perkara
4 Lembaga Penegak Hukum di Kuansing Tandatangani MoU E-ICJS

Hukrim - - Selasa, 16/07/2019 - 20:46:03 WIB

TELUK KUANTAN, situsriau.com - Dalam rangka mempermudah penanganan perkara,  empat lembaga penegak hukum di Kuansing, melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Eloectronic Integrated Criminal Justice System (E-ICJS), Selasa (16/7/2019) di pendopo rumah dinas Buputi Kuansing.

Empat lembaga yang menandatangani MoU tersebut yakni Polres Kuansing yang dihadiri Kapolres AKBP Muhammad Mustofa, Kejaksaan Kuansing dihadiri Kepala kejaksaan Hari Wibowo, SH, MH. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dihadiri langsung ketua Reza Himawan Pratama SH, M.Hum, Rutan cabang Rengat di Kuansing yang dihadiri langsung Kepala Rutan, Abdul Rasyid Meliala, SH, MH.

Penandatanganan MoU ini disaksikan  bupati Kuansing Drs Mursini. Ia juga ikut membubuhkan tandatangan. Selain itu, Ketua DPRD Kuansing Andi Putra juga ikut menyaksikan.

E-ICJS merupakan sistem yang menerapkan layanan informasi elektronik tentang proses penanganan perkara pidana yang dapat diakses melalui sebuah aplikasi berbasis IT yang salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan informasi penanganan perkara pidana baik antar sub sistem maupun kepada masyarakat.

Kepala kejaksaan Negeri Kuansing Hari Wibowo, SH, MH mengatakan dengan sistem ini masyarakat akan semakin mudah mengakses dan mudah memperoleh informasi terkait penanganan sebuah perkara.

Sistem ini meminimalisir semua resiko ataupun kendala-kendala yang selama ini. Seperti birokrasi penegakan hukum itu begitu rumit.

Sehingga sistem ini mempermudah kerja empat lembaga tersebut. Sebab inti dari sistem tersebut transparansi. Hal inilah yang paling penting dalam sistem tersebut.

"Ini bentuk transparansi dalam penegakan hukum dari  empat lembaga. Penyidik di kepolisian, kejaksaan di penuntutan, persidangan di pengadilan dan eksekusi di Rutan," kata Hari Wibowo.

Sistem ini akan terintegrasi dalam sebuah website. Website tersebut bisa diakses masyarakat umum namun hanya informasi umum saja. Untuk teknis sebuah perkara, tentunya masing-masing admin di empat lembaga tersebut.

Kedapan, terangnya, akan dikembangkan dalam sebuah website kabupaten sehingga maayarakat bisa mengakses.

Masyarakat nantinya akan tau, misalnya si A sedang perkara apa, proses perkara bagaimana, berapa tuntutan, berapa putusan. Apakah sudah dieksekusi atau belum, akan diketahui.

Pastinya, terangnya, sistem ini mempermudah terutama dalam hal penanganan sebuah perkara. Misalnya, bila ada penyelidikan yang lambat, akan ada peringatan dari lembaga lain. Sehingga semua lembaga bisa saling mengingatkan.

"Selama ini kan manual. Enggak tau apakah sudah lanjut atau tidak. Jadi, sistem ini kita bisa saling mengawasi," ujarnya.

Apakah sistem ini sudah berjalan? "Ini masih lounching. Akan ada trainer untuk admin masing-masing lembaga. Setelah ditraining, baru aplikasi, " ujarnya.

Targetnya, aplikasi ini bisa berjalan Agustus nanti. Diperkirakan, masa training hanya dua pekan aja.

"Kalau bisa cepat. Pengen kita cepat saja. Tapi lembaga lain kan belum siap. Kita sendiri sudah aplikasi elektronik," ujar Hari Wibowo. (Ultrasandi)

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved