Selasa, 12/11/2019  
Hukrim / Bupati Harris Bantah Izin PT AD Diterbitkan Pemkab Pelalawan
Bupati Harris Bantah Izin PT AD Diterbitkan Pemkab Pelalawan

Hukrim - - Jumat, 04/10/2019 - 06:50:22 WIB

JAKARTA, situsriau.com - Bupati Pelalawan, Riau, Muhammad Harris kemarin menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Mabes Polri, selama 8 jam. Harris mengaku tak tahu ada kebakaran lahan di PT AD, perusahaan kelapa sawit milik warga Malaysia, yang ada di wilayah administrasinya.

"(Dimintai) keterangan betul nggak kebakaran di sana, berapa (luas) daerah yang kebakaran, apa langkah yang diambil. Cuma kan saya jawabnya pertama kali kita berbuat, kedua mungkin kalau perusahaan menyangkut PT AD, itu kebakaran di wilayah dia," kata Harris usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/19).

Harris mengaku telah menjalankan kewajibannya mengawasi lahan-lahan perkebunan di Pelalawan. Namun dia seakan menggambarkan kewalahan dengan banyaknya lahan yang terbakar.

"Kita sudah lakukan itu, mengawasi. Tapi kebakaran itu bukan satu daerah, seluruh daerah kebakaran. Ini masalah PT AD itu bahwa dia kebakaran di lokasi dia. Kita sendiri tidak tahu," tutur Harris, dikutip detikcom.

Harris menyampaikan PT AD mengelola lahan seluas 12.600 hektare. Dan area PT AD yng terbakar letaknya di tengah belasan ribu hektare lahan tersebut. "Luas lahannya kan 12.600 hektar. Dia di tengah-tengah," imbuh dia.

Harris mengungkapkan laporan pengelolaan lahan yang dikuasai PT AD ke Pemkab Pelalawan selama ini baik, kecuali dalam kasus kebakaran lahan ini.

"Melihat kondisi, kalau itu di luar kebakaran, itu dia bagus. Tapi dalam terjadinya permasalahan kebakaran beda lagi," sambung Harris.

Harris pun menolak wilayahnya dikatakan penyumbang hot spot terbanyak dalam bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun ini. Menurut dia, Pelalasan disorot karena berdekatan dengan Pekanbaru, ibu kota Riau.

"Bukan (daerah penyumbang hot spot terbanyak. Terdekat dengan daerahnya, Pekanbaru. Kalau daerah yang terbanyak bukan daerah kita yang terbanyak," bantah Harris.

Harris juga membantah izin PT AD diterbitkan pihaknya. Dia mengatakan yang menerbitkan izin adalah kementerian, namun dia tak menyebutkan nama kementerian yang dia maksud.

"Kita kan perizinannya itu kan istilahnya apa tuh, izinnya dari kementerian, bukan dari kita. Itu dulukan ada satu rekomendasi tahun 2006, tapi dilanjutkan dengan pelepasan kawasan waktu itu," jelas Harris.

Harris menuturkan dia sendiri baru mengetahui adanya kebakaran lahan di PT AD dari pihak kepolisian. Dia mengaku tak tahu karena sibuk memadamkan kebakaran di lahan lain.

"Saya saja baru tahu dari orang Mabes juga. Itu kan kebakaran di dalam kebun dia. Kita sibuk memadamkan yang lain," kata Harris.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri merencanakan pemeriksaan terhadap Harris pada 27 September kemarin. Namun Harris meminta penjadwalan ulang pemeriksaan hari ini.(sr5, dc)




Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2017 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved