Minggu, 09 08 2020  
Hukrim / Jokowi Ampuni Annas Maamun Bikin Kaget KPK
Jokowi Ampuni Annas Maamun Bikin Kaget KPK

Hukrim - - Rabu, 27/11/2019 - 10:38:35 WIB

PEKANBARU, situsriau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi atau pengampunan kepada bekas Gubernur Riau (Gubri) Annas Maamun, yang merupakan terpidana kasus suap terkait alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Hukuman Annas dikurangi selama satu tahun dan diperkirakan bakal bebas pada 3 Oktober 2020.

Sebelumnya, Annas Maamun dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah satu tahun dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat pada 24 Juni 2015.

Annas mendapat grasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi tanggal 25 Oktober 2019. Dengan grasi itu, maka Annas akan bebas pada tahun depan.

Sementara itu, KPK menyatakan baru menerima surat perihal pemberian grasi terhadap Annas Maamun pada Selasa sore kemarin. Lembaga antirasuah itu mengaku kaget dengan pemberian grasi terhadap Annas.

"Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri mengatakan, salah satu kasus korupsi yang dilakukan Annas terkait sektor kehutanan, yakni suap revisi alih fungsi hutan di Riau. Padahal, menurut Febri, korupsi di sektor kehutanan ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

"Perlu kita pahami, korupsi yang terjadi di sektor kehutanan memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat," ujarnya.

Terlebih, menurut Febri, berdasarkan kajian KPK di bidang pencegahan, terdapat tiga temuan masalah di sektor kehutanan yang membuka celah korupsi. Tiga temuan itu, yakni ketidakpastian status kawasan hutan-legal but not legitimate

(penetapan baru 68,29 persen dari 125,9 juta hektare (KLHK, 2017)-penetapan belum bisa menjadi jalan penyelesaian konflik); perizinan sumber daya alam rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta hingga 22,6 miliar rupiah setiap tahun (KPK, 2013); nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat. Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18 persen yang dialokasikan untuk skala kecil.

Di sisi lain, Febri mengungkapkan, pengembangan perkara terkait Annas. Pada 29 Maret 2019, KPK menetapkan tiga tersangka baru yang terdiri atas sebuah korporasi dan dua perseorangan, yaitu PT Palma Satu, Suheri Terta selaku Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014, dan Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma.

Meski demikian, Febri mengatakan, KPK tetap menghargai keputusan Jokowi memberikan grasi terhadap Annas itu. Selain itu, KPK akan mempelajari surat tersebut terlebih dulu.

"Dengan tetap menghargai kewenangan presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut," tuturnya. (sr5, in)


Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com -----

 
Redaksi | Email | Galeri Foto | Pedoman Media Siber
Copyright 2012-2020 PT. SITUS RIAU INTIMEDIA, All Rights Reserved