PEKANBARU, situsriau.com - Dinas Kesehatan Provinsi Riau meminta kepada 10 Rumah Sakit milik pemerintah dan swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk segera mengurus kerjasamanya.
Pasalnya sejumlah rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS tersebut bisa mengurangi panjangnya daftar antrian pasien BPJS yang ada di beberapa rumah sakit di Riau.
"Kalau di daerah itu tidak akan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS tentu nanti pelayanan kepada masyarakat peserta BPJS tidak bisa dilakukan," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Rabu (3/4/19).
"Kami berharap semua rumah sakit bisa Mou dengan BPJS Kesehatan. Ada 10 rumah sakit lagi di Riau yang belum, kita sudah surati," imbuhnya.
Dari 10 rumah sakit yang ada di provinsi Riau belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tersebut lima di antaranya adalah rumah sakit milik pemerintah.
Yakni RSUD Madani Kota Pekanbaru, RSUD Tualang Perawang, RSUD Bhayangkara Dumai, RSUD Unri dan RS Pertamina Dumai.
Sedangkan lima rumah sakit swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diantaranya adalah RS Andini, RS Santa Maria, RS AAD, RS Budi Mulia dan RS Chveron Dumai.
"Untuk RS Santa Maria sedang dalam proses, Andini juga dalam proses, kan kalau kerjasama dengan BPJS itu ada indikator dan standar dari BPJS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit tersebut. Kalau belum bisa dipenuhi standar itu, itulah sekarang yang sedang mereka (rumah sakit) penuhi dulu," kata Mimi.
Meski tidak ada sanksi bagi rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan, namun pihaknya meminta seluruh rumah sakit di Riau bisa bekerjasama dengan BPJS untuk memudahkan pasien peserta BPJS mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit yang mereka inginkan.
"Khusus untuk rumah sakit pemerintah itu wajib bekerjasama dengan BPJS," ujarnya.
Saat disinggung lima rumah sakit milik pemerintah, yakni RSUD Madani Kota Pekanbaru, RSUD Tualang Perawang, RSUD Bhayangkara Dumai, RSUD Unri dan RS Pertamina Dumai yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Mimi menyebut rumah sakit milik pemerintah tersebut masih terkendala akreditasi.
"Itu kendalanya masih ada yang belum ter-akreditasi, itu yang harus dikejar dulu akreditasinya," katanya. (sr5, tn)
Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 08117533365
atau Email: situsriau.redaksi@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap. |
----- Akses kami via mobile m.situsriau.com ----- |
