BENGKALIS, situsriau.com- Krisis listrik yang di Pulau Bengkalis diproyeksikan teratasi pada Juli 2027 mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Distribusi PT PLN, Adi Priyanto, saat meninjau pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Desa Pangkalan Batang, Rabu (11/6/2025).

Menurut Adi, solusi jangka panjang akan diwujudkan melalui pembangunan jaringan listrik bawah laut yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Buruk Bakul di Sumatera ke Pulau Bengkalis. Proyek ini merupakan bagian dari RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021–2034 yang telah ditandatangani oleh Menteri BUMN.

“RUPTL 2025–2034 sudah disahkan, dan proyek ini bisa langsung dijalankan,” tegas Adi Priyanto, yang saat itu didampingi oleh anggota Komisi XII DPR RI Iyeth Bustami dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso.

Saat ini, pembangunan GI Buruk Bakul telah mencapai progres 55 persen dan dirancang untuk menopang sistem interkoneksi bertegangan 150 KV. Setelah jaringan listrik bawah laut selesai, Pulau Bengkalis akan menerima tambahan daya sebesar 2 x 30 MW (60 MW), cukup untuk menyelesaikan defisit listrik yang selama ini terjadi.

PLN menargetkan proyek ini selesai dalam 1,5 tahun dengan total investasi lebih dari Rp1 triliun, yang akan dikucurkan secara bertahap sesuai kebutuhan proyek.

Sementara menunggu proyek besar tersebut rampung, PLN juga melakukan langkah darurat. Kapasitas pembangkit listrik di Pulau Bengkalis saat ini hanya 27 MW, sementara kebutuhan mencapai 28 MW, menyebabkan pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat.

Untuk mengurangi beban, PLN akan mendatangkan dua unit mesin pembangkit dari Medan dengan total tambahan daya 4 MW. Setelah kedua mesin terpasang, kapasitas PLTD Bengkalis akan menjadi 31 MW.

“Pondasinya sudah siap. Mesin pertama akan datang dalam waktu dekat, dan kami akan upayakan mendatangkan mesin kedua segera,” ujar Adi.

Langkah ini juga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Riau yang akan digelar di Kota Bengkalis. PLN menjamin tidak akan ada pemadaman selama perhelatan tersebut.

Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, turut mendorong percepatan proyek ini demi terciptanya kesetaraan layanan kelistrikan.

“Sudah saatnya masyarakat Bengkalis mendapatkan layanan listrik yang setara dengan daerah lain. Tidak boleh ada lagi diskriminasi energi, apalagi saat kebutuhan terus meningkat,” ujarnya. ***