PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus menyiapkan dana Pemilihan Walikota Pekanbaru Rp29 miliar. Padahal di sisi lain kondisi keuangan Pemko Pekanbaru sedang berada di masa kritis akibat adanya rasionalisasi anggaran.

"Anggaran Pilwako nanti harus ada, meski keuangan daerah lagi ada permasalahan. Tapi tentunya dengan anggaran yang ada penyelenggara Pemilu harus bisa digunakan se-efisien mungkin dalam penggunaannya," ucap Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru, Tengku Aswendi Fajri di ruang kerjanya, Kamis (25/8/16).

Keterbatasan anggaran, kata Aswendi, tidak bisa dijadikan sebagai penghambat fungsi pengawasan penyelenggara dalam mengawasi pilkada nanti.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum) pasti bisa lah dalam memodifikasi pengeluarannya, namun tentunya pengawasan Pilkada harus tetap jalan karena ini sudah merupakan tanggung jawab penyelenggara," ujarnya.

Politisi Demokrat ini juga meminta, penyelenggara pemilu dapat menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas.

"Sementara permintaan pengamanan aparat kepolisian, dapat ditindaklanjuti dengan menyurat kepada institusi kepolisian. Disamping itu, semua elemen masyarakat agar bersinergis mengawasi Pilkada termasuk juga dana Pilkada yang cukup besar Rp 29 miliar lebih tersebut," pungkasnya. (sr5, in)