SELATPANJANG, situsriau.com - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat diharapkan bisa terbentuk di seluruh desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun saat ini, BUMDes belum mampu berperan secara maksimal.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, H Edi M Nur, Kamis (4/5/17) mengungkapkan, saat ini baru sebanyak lebih kurang 20 desa yang memiliki BUMDes. Dan BUMDes itu baru mengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) saja.

"Banyak potensi desa yang bisa dikelola melalui BUMDes nantinya. Karena sudah saatnya desa bisa menghasilkan pendapatan," katanya.

Menurut Edi M Nur, dalam melaksanakan BUMDes tersebut pihaknya sudah memberikan pemahaman kepada seluruh BUMDes. Termasuk melihat pengelolaan BUMDes yang sudah berjalan baik di sejumlah wilayah di luar Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Kemarin sejumlah desa yang memiliki BUMDes sudah kita minta agar belajar ke Pekanbaru. Sehingga bisa mengelola BUMDes dengan baik," katanya.

Menurutnya, banyak yang bisa dikelola BUMDes. Dengan begitu desa bisa memiliki pendapatan sehingga nantinya desa bisa lebih mandiri.

"Banyak yang bisa dikelola di desa. Bisa listrik desa, pengelolaan kempang penyeberangan dan lainnya," ujarnya.
Edi menjelaskan, juga nantinya seluruh desa diproyeksikan one product, one village atau satu desa minimal satu produk unggulan. Pengelolaannya langsung di bawah BUMDes.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Forum Kepala Desa se-Kepulauan Meranti, Edy Murkhan sangat mendorong seluruh desa memiliki BUMDes. Karena, keberadaan BUMDes bisa membantu menyejahterakan masyarakat.

"Dengan adanya BUMDes nantinya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Makanya kita setuju dan mendorong seluruh desa bisa membentuk BUMDes," kata Edy. (sr5, hr)