PASIR PANGARAIAN,situsriau.com - Terhitung Januari hingga Juli 2017, kepala desa (Kades), Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) serta RT/ RW di lima desa Kecamatan Kunto Darussalam dan Pagaran Tapah Darussalam belum menerima honor.

Ketua BPD Intan Jaya, Misron Riyadi SPdI, mengatakan,  akibat tidak cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Rohul maupun Dana Desa (DD) dari pusat, kegiatan pembangunan juga belum terlaksana.

Kelima Desa  yang ADD dan DD yang tidak cair terhitung Januari hingga Juli 2017, yakni Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimbo Makmur dan Rimbo Jaya berada di kecamatan Kunto Darussalam dan Pagaran Tapah.

“Akibat ADD dan DD tidak cair, bukan hanya honorer Kades dan perangkat desanya yang tidak diterima. Namun pelaksanaan pembangunan juga belum terlaksana sama sekali,” terang Misron Riyadi.

Walaupun belum terima honorer akibat belum cairnya ADD dan DD yang tidak diketahui masalahnya tapi kegiatan pelayanan di lima desa termasuk desanya tetap berjalan dan dilaksanakan Kades serta perangkatnya. Hanya saja, dirinya sebagai Ketua BPD berharap, Bupati Rohul serta Gubernur Riau bisa tuntaskan permasalahan konflik lima desa.

“Jangan korbankan pemerintah desa, pendidikan dan masyarakat di lima desa. Kami mendesak Gubri segera tuntaskan permasalahan lima desa, agar tidak berlarut-larut karena kami dan masyarakat binggung, satu desa ada dua pemerintahan desa. Imbasnya ADD dan DD kini tidak dicairkan,” tegas Misron.

Misron menyatakan, mereka sudah pernah dialog langsung dengan Gubri saat kunjungan kerja di Tambusai Utara, dan lima desa termasuk guru di 10 sekolah juga di lima desa, meminta ketegasan dan kepastian status lima desa yang kini jadi konflik antara Rohul dan Kampar.

“Sesuai amanat Bupati Rohul Bapak Suparman beberapa waktu lalu akan berupaya menuntaskan permasalahan lima desa. Kita sudah jenuh, gara-gara konflik lima desa masyarakat, pemerintahan desa, sekolah dan pelajar jadi korbannya. Sampai kapan ini akan berakhir,” pungkas Misron. (sr5, in)