Impian besar Bupati Pelalawan HM Harris tersebut disampaikannya dalm pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) tahun 2020 yang sekaligus untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2021 mendatang, Rabu (11/03/2020), di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiradja Pangkalan Kerinci itu dibuka oleh Bupati Kabupaten Pelalawan, HM.Harris.
"Dengan berhasilnya kita mengerjakan hal-hal diluar pelayanan dasar, seperti pengembangan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah. Pembangunan Teknopolitan sebagai wujud pendekatan pembangunan inovatif yang kita lakukan selama ini merupakan bentuk kerja di luar kewajiban," ungkap Bupati.
Untuk mewujudkannya, HM.Harris berharap agar pembangunan industri hilir kelapa sawit tersebut juga menjadi bagian rencana kerja Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.
“Kita berharap pembangunan industri hilir kelapa sawit di kawasan Teknopolitan Pelalawan ini tidak hanya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan saja, tetapi juga akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat, sehingga bisa saling bersinergi mempercepat terwujudnya kemakmuran Indonesia,” kata Bupati Harris.
Pada dasarnya, secara umum dukungan pemerintah pusat terhadap berdirinya industri hilir di Tekhnopolitan Pelalawan ini sudah diberikan. Hal ini terlihat dari hasil Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Pilot Plant Produksi Industrial Vegetable Oil di Kawasan Teknopolitan Pelalawan, awal tahun lalu,
Salah satu mendorong industri hilir ini, untuk meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Bupati Pelalawan H.M Harris saat memberikan sambutan FGD mengatakan bahwa berada pada posisi yang strategis sumber daya alam (SDA) yang melimpah mendorong Kabupaten Pelalawan berkembang menjadi tujuan hidup banyak orang. Perkembangan ini tentunya diikuti dengan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihaknya mencetuskan tujuh program strategis untuk mengatasi lima indikator pembangunan.
"Untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi unggul daerah, kita telah memprioritaskan empat kawasan pembangunan unggulan yakni pembangunan kawasan sains dan teknologi (kawasan teknopolitan atau techno park) , pengembangan kawasan wisata bono, pengembangan kawasan sentra pertanian padi, pembangunan kawasan pelabuhan Sokoi. Kawasan Teknopolitan Pelalawan tempat kita hadir saat ini, di luas lahan yang sudah disiapkan berkisar kurang lebih 3.754 hektare," pappar HM Harris.
Bupati Pelalawan ini juga menyampaikan, sebagai produk unggulan nasional, komunitas kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa negara, PDRB, dan PDB serta menjadi pengungkit perekonomian daerah. Saat ini perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan menyumbang 38 persen bagi PDRB Kabupaten dengan luas kebun secara keseluruhan 393.000 hektare atau 40 persen, diantaranya dikelola oleh petani sawit swadaya.
"Pada Tahun 2019, kita sudah menjalin kerjasama dengan Institute Teknologi Bandung (ITB), perihal pengembangan industri hilirisasi sawit di kawasan teknopolitan Pelalawan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Perlu disampaikan, bilamana ITB telah mengembangkan teknologi katalis merah putih untuk mengubah minyak sawit industri (Industrial Vegetable Oil atau IVO) menjadi bahan bakar terbarukan yang lebih berorientasi kerakyatan dan lebih unggul dalam aspek teknoekonomi," paparnya.
Sehubungan dengan program tersebut Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai langkah-langkah yang dianggap perlu penyedia, terutama dalam hal penyediaan bahan baku minyak nabati industri (IVO) melalui kerjasama dengan beberapa koperasi petani sawit swadaya yang berlokasi dikawasan Tekno Park dan penyediaan lokasi pabrik IVO di zona kawasan teknopolitan pelalawan.
"Program ini merupakan upaya strategis Tekno Park Pelalawan terlibat langsung dalam upaya dan kebijakan nasional dalam pemanfaatan minyak sawit untuk bahan bakar terbarukan yang diharapkan mampu mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit serta pemberdayaan petani sawit swadaya. Program ini sangat kita perlukan, bilamana untuk kemajuan daerah. Untuk itu, saya berharap dukungan dari Pemerintah Pusat demi mewujudkan pembangunan kawasan Teknopolitan Pelalawan," jelasnya.
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Agro Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Ir Abdul Rochim MSi menambahkan, bahwa untuk saat ini Pemerintah Pusat sudah mulai menerapkan B30. Penerapan ini lanjutan keberhasilan implementasi B20 yang diterapkan sebelumnya mendorong Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Kita berusaha untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan. Sementara di sisi lain kita juga negara penghasil sawit terbesar di dunia, dengan potensi sawit yang besar kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Salah satu mendorong industri hilir ini, saat ini pemerintah sudah menyiapkan peraturan pemerintah yang memungkinkan mengembangkan industri hilir," katanya.(advertorial).