SIAK, situsriau.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dinilai daerah paling tanggap di Provinsi Riau. Ini terkait komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik.
 
Hal itu dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Riau, Ahmad Fitri, saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pemenuhan Standar Pelayanan Publik di Siak Sri Indrapura, Kamis (23/2/17) lalu. Katanya, ini menyusul kecepatan Pemkab Siak memberikan jawaban atas surat Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau perihal pelaksanaan rapat koordinasi pelayanan publik.
 
"Kami melihat komitmen pemkab Siak terkait pelayanan publik luar biasa, terlihat dari kesigapan pemkab dalam menyikapi surat yang kami berikan kepada beberapa Kabupaten di Provinsi Riau. Tahun lalu, Pemkab Siak juga menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, sekaligus meraih peringkat pertama Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP)," ujar Ahmad Fitri.
 
Dia juga menilai, saat ini Pemkab Siak telah berhasil melakukan berbagai perbaikan, sehingga berhasil naik peringkat dibidang pelayanan publik.

"Meskipun penilaian baru dilakukan sejak 2016 lalu, Pemkab Siak sudah berada diperingkat 35 dari 85 kabupaten se-Indonesia terkait standar pelayanan" jelasnya.
 
Ahmad Fitri mengatakan, sebelumnya hanya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menjadi sampel penilaian. Namun di tahun 2016, Pemkab Siak terpilih menjadi daerah sampel pelayanan publik ketiga.
 
"Di Kabupaten Siak kami menilai 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk melihat seberapa baik tingkat kepatuhan Pemkab Siak melalui produk layanan," katanya.
 
Penanggungjawab lembaga pengawas pelayanan publik di Riau ini, ke depan juga berharap Pemkab Siak bisa masuk dalam zona hijau dengan kategori tingkat kepatuhan tinggi.
 
Sebelumnya, Bupati Siak, Syamsuar, mengatakan, komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang prima. "Untuk mengevaluasi kualitasnya kami senantiasa terbuka terhadap masukan berbagai pihak khususnya masyarakat," sebut Syamsuar.
 
Selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada ombudsman, orang nomor satu di Negeri Istana ini juga mengaku akan melakukan penilaian internal terhadap beberapa produk pelayanan publik di Pemkab Siak.
 
"Kami juga ingin tahu apa-apa saja yang menjadi kekurangan dan kendala dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat," pungkasnya. (sr5, in)