PEKANBARU, situsriau.com - Pemerintah pusat melalui Perpusataan Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan perpustakaan di Riau. Dari 10 kabupaten/kota di Riau mendapatkan bantuan tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan porsi terbesar
"Jumlahnya ada 10 kabupaten/kota, ada Kota Pekanbaru, Inhil, Kampar dan beberapa kabupaten kota lainnya, total alokasi bantuannya lebih kurang Rp 12 miliar. Kabupaten Inhil mendapatkan porsi terbesart," kata Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, Kamis (27/1/21).
Syarif mengungkapkan, bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan perpustakaan di daerah Riau tersebut tidak hanya untuk pembangunan fisik gedung perpustakaan saja. Namun bantuan tersebut juga bisa digunakan untuk melengkapi sarana dan pra sarana di daerah yang sudah memiliki perpustakaan.
"Disamping gedung fisik, kita juga membantu perpustakaan di daerah untuk pengadaan moubiler, teknologi informasi dan buku yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal," katanya.
Syarif menegaskan, bantuan tersebut sudah bergulir sejak dua tahun belakangan ini. Anggaran bantuan untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan di daerah diambil dari dana alokasi khusus.
"Sudah dua tahun ini perpustakaan nasional punya dana alokasi khusus, kita sudah bangun beberapa gedung perpustakaan di kabupaten kota yang memang di daerah itu APBD agak kurang," katanya, dikutip wartasuluh.com.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Yulizal mengakui banyak Perpustakaan Sekolah selama ini yang 'tidur' alias tidak berfungsi. Untuk itu DPAD bertekad membangkitkan perpustakaan sekolah sebagai salah satu unsur penting dunia pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Yulizal saat menyerahkan buku dan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Unit Layanan Perpustakaan (ULP) Kecamatan, serta Surat Keputusan (SK) Pendirian Pustaka Sekolah dan Piagam Penghargaan Penggiat Literasi, Rabu (20/1/2021).
Kegiatan yang digelar di Kantor DPAD, Jalan Swarna Bumi Tembilahan ini, turut dihadiri sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) dan pengurus Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (Atpusi) Kabupaten Inhil.
Pada kesempatan tersebut, Kepala DPAD Yulizal menginstruksikan ULP Kecamatan yang menemukan adanya gedung atau bangunan pustaka yang dijadikan kantor Kepsek atau Majelis Guru, hendaknya disarankan agar dipindah atau dipisah.
"Saat ini, banyak perpustakaan sekolah kita yang tertidur. Karenanya, harus kita bangunkan dari tidurnya terlebih dahulu," ujarnya.
Setelah matanya terbuka, lanjut Yulizal, secara berangsur-angsur dibawa duduk dan berdiri hingga sampai bisa berjalan kembali. "Kalau sudah bisa berjalan dengan baik barulah kita lepas, karena tugas kita ini adalah pembinaan," terangnya. (sr5, ws)
